Pemerintah Hapus BPHTB, PBG, dan PPN untuk Permudah Pembelian Rumah
Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan kebijakan yang menghapuskan beberapa biaya terkait pembelian rumah, seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang memiliki penghasilan rendah, agar lebih mudah membeli rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengurangi beban masyarakat. “Dulu masyarakat harus membayar biaya-biaya ini, sekarang mereka bisa mendapatkan rumah dengan lebih mudah, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah,” katanya dalam sebuah pernyataan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 7 Januari 2025.
Sebelum kebijakan baru ini diterapkan, BPHTB dikenakan sebesar 5 persen dari nilai transaksi rumah yang dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), yang jumlahnya berbeda-beda antara daerah. Sementara itu, biaya untuk PBG bisa berkisar antara Rp5 juta hingga Rp12 juta, dan PPN sebesar 12 persen dikenakan untuk rumah yang harganya lebih dari Rp2 miliar.
Dengan dihapuskannya pajak-pajak tersebut, harga rumah menjadi lebih terjangkau. Berikut adalah perbandingan harga rumah yang harus dibayar sebelum dan sesudah penghapusan pajak.
Misalnya, A ingin membeli rumah seharga Rp500 juta di Kabupaten Bogor. Sebelum kebijakan ini diterapkan, harga rumah yang harus dibayar oleh A akan mencakup BPHTB dan PPN, yang dihitung sebagai berikut:
- Nilai rumah: Rp500 juta
- NPOPTKP Kabupaten Bogor: Rp80 juta
- Nilai objek pajak kena pajak (NPOPKP): Rp420 juta
- BPHTB (5 persen x Rp420 juta): Rp21 juta
- PPN (12 persen x Rp420 juta): Rp50,4 juta
Dengan demikian, total biaya yang harus dibayar oleh pembeli menjadi Rp571,4 juta.
Namun, setelah penghapusan pajak-pajak tersebut, harga rumah yang dibayar oleh A menjadi hanya Rp500 juta. Ini berarti, A menghemat sekitar Rp71,4 juta dalam pembelian rumah tersebut.
Meski demikian, pembeli tetap harus mempertimbangkan biaya tambahan lainnya, seperti biaya notaris dan administrasi.
Sumber: www.gelanggangnews.com
