Jakarta, GELANGGANG NEWS – Konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia tercatat mengalami kerugian sebesar Rp 1,62 triliun pada tahun 2025 akibat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerugian ini dilaporkan dalam laporan keuangan terbaru PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), entitas yang memayungi konsorsium BUMN dalam proyek tersebut.
PT PSBI merupakan perusahaan patungan yang dibentuk oleh empat BUMN, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Jasa Marga (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Entitas ini memegang 60% saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang mengelola proyek kereta cepat pertama di Indonesia.
Kerugian konsorsium BUMN RI senilai Rp 1,62 triliun ini disebabkan oleh tingginya beban keuangan, terutama dari pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai pembangunan proyek kereta cepat. Selain itu, keterlambatan operasional dan pembengkakan biaya konstruksi turut memberikan tekanan besar pada arus kas perusahaan.
“Kami mengakui ada tekanan besar dari sisi keuangan. Proyek ini masih dalam tahap konsolidasi pasca-operasional awal, dan beberapa penyesuaian nilai aset serta kewajiban menjadi penyebab utama kerugian tahun ini,” ungkap salah satu pejabat PSBI yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (16/8).
Konsorsium BUMN RI rugi Rp 1,62 triliun gara-gara kereta cepat di 2025 juga memicu kekhawatiran di kalangan publik soal keberlanjutan proyek infrastruktur strategis nasional tersebut. Proyek yang awalnya ditargetkan rampung pada 2019 itu sempat mengalami beberapa kali revisi jadwal dan pembengkakan biaya, dari estimasi awal sekitar US$6 miliar menjadi lebih dari US$8 miliar.
Meski begitu, pemerintah tetap optimistis bahwa proyek kereta cepat akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, kerugian jangka pendek merupakan risiko yang harus dihadapi dalam investasi berskala besar. “Kami percaya bahwa manfaat ekonomi jangka panjang akan jauh melampaui kerugian awal,” ujar Erick dalam konferensi pers sebelumnya.
Di sisi lain, pengamat ekonomi dari INDEF, Bhima Yudhistira, menilai bahwa kerugian yang ditanggung konsorsium BUMN menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai utang luar negeri. “Ketika konsorsium BUMN RI rugi Rp 1,62 triliun gara-gara kereta cepat di 2025, ini sinyal kuat untuk memperbaiki tata kelola proyek ke depan,” ujarnya.
Publik menantikan langkah lanjutan dari pemerintah dan BUMN terkait strategi pemulihan keuangan serta efisiensi operasional KCIC. Pihak manajemen juga telah menyampaikan bahwa evaluasi menyeluruh sedang dilakukan agar kerugian serupa tidak kembali terjadi.
Informasi lengkap dan perkembangan terbaru seputar proyek kereta cepat dan isu BUMN lainnya dapat diakses di situs resmi www.gelanggangnews.com.
