GelanggangNews – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri resmi meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Nilai kerugian negara dan dampak terhadap perekonomian nasional dalam perkara ini diperkirakan mencapai sekitar Rp5 triliun.
Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, mengatakan dugaan penyimpangan terjadi dalam pengadaan pasokan batu bara untuk PLTU pada periode 2018–2026. Penyidik menemukan indikasi manipulasi dokumen terkait kualitas dan kuantitas batu bara yang dipasok, sehingga pembayaran kontrak diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Selain dugaan korupsi, penyidik juga mengusut indikasi tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan untuk menyamarkan hasil kejahatan. Penelusuran terhadap aliran dana dan aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Polri menyebut dugaan penyimpangan dalam pengadaan batu bara tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga diduga berdampak pada terganggunya pasokan batu bara ke sejumlah PLTU. Kondisi itu disebut berkontribusi terhadap terjadinya pemadaman listrik (blackout) di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jabodetabek. Namun, keterkaitan tersebut masih terus didalami dalam proses penyidikan.
Nilai kerugian sekitar Rp5 triliun yang disampaikan penyidik masih bersifat sementara. Polri saat ini berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif guna memastikan besaran kerugian negara secara resmi.
Dalam pengembangan perkara, penyidik akan memeriksa sejumlah saksi, meminta keterangan ahli, menyita dokumen dan barang bukti elektronik, serta menelusuri kemungkinan keterlibatan individu maupun korporasi lain. Polri juga menegaskan komitmennya menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengoptimalkan upaya pemulihan aset negara yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan TPPU.
Ikuti perkembangan terbaru berita hukum hanya di Gelanggang News:
https://gelanggangnews.com/
