GelanggangNews – Keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian) bentukan Donald Trump menarik perhatian tokoh nasional. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan tanggapan terkait langkah diplomatik tersebut.
Langkah besar ini sebelumnya diresmikan melalui penandatanganan keanggotaan oleh Presiden Prabowo di sela-sela forum World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.
SBY: Langkah Strategis di Tengah Krisis Dunia
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan apresiasi atas kehadiran dan keputusan Presiden Prabowo di Davos. SBY meyakini bahwa keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut telah melalui kajian yang mendalam.
“Kalau Indonesia bergabung dalam Board of Peace itu, tentu Presiden kita, Pak Prabowo, sudah mempertimbangkan dengan saksama,” ujar SBY dalam keterangan videonya, Minggu (25/1/2026).
SBY menilai kehadiran Indonesia di panggung global sangat melegakan, terutama di tengah situasi dunia yang tidak menentu dan dibayangi ancaman perang. Menurutnya, langkah ini merupakan kelanjutan dari mandat konstitusi dan tradisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sejak era Presiden Soekarno.
Jusuf Kalla: Perdamaian Harus Libatkan Warga Lokal
Di sisi lain, Jusuf Kalla (JK) memberikan catatan penting agar inisiatif perdamaian ini tidak bersifat elitis. JK menekankan bahwa kunci dari perdamaian yang berkelanjutan adalah keterlibatan masyarakat yang terdampak langsung di wilayah konflik, seperti warga Gaza di Palestina.
“Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung,” kata JK.
JK juga mendorong pemerintah Indonesia agar memastikan Dewan Perdamaian yang digagas Trump ini tidak hanya menjadi panggung bagi negara-negara besar, tetapi juga memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk membangun negaranya sendiri.
