GELANGGANGNEWS, JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan yang ke-62, digelar Seminar Nasional bertajuk “Pemulihan Aset dan Penegakan Hukum di Indonesia” yang berlangsung di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Kamis (21/8). Seminar nasional ini menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum untuk membahas strategi pemulihan aset negara.
Pada kesempatan tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. ST Burhanuddin, menyampaikan dorongannya terkait pemulihan aset yang efektif melalui mekanisme Kesepakatan Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA). Dalam sambutannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa seminar nasional sambut Hari Lahir Kejaksaan, Jaksa Agung dorong pemulihan aset melalui kesepakatan penundaan penuntutan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum dan institusi terkait.
“Seminar nasional sambut Hari Lahir Kejaksaan, Jaksa Agung dorong pemulihan aset melalui kesepakatan penundaan penuntutan menjadi salah satu langkah inovatif dalam penegakan hukum yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara yang bersumber dari tindak pidana korupsi,” kata Jaksa Agung di hadapan para peserta seminar.
Mekanisme Kesepakatan Penundaan Penuntutan (DPA) yang didorong Jaksa Agung dalam seminar nasional sambut Hari Lahir Kejaksaan, Jaksa Agung dorong pemulihan aset melalui kesepakatan penundaan penuntutan ini memungkinkan pihak yang tersangkut kasus korupsi untuk bekerja sama dalam pengembalian aset negara dengan imbalan penundaan proses hukum. Hal ini dianggap sebagai terobosan hukum yang dapat mempercepat pemulihan aset dan mengurangi beban perkara di pengadilan.
Dalam seminar nasional sambut Hari Lahir Kejaksaan, Jaksa Agung dorong pemulihan aset melalui kesepakatan penundaan penuntutan, beberapa pembicara juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan DPA agar mekanisme ini tidak disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan. Selain itu, kerjasama antar lembaga penegak hukum dan dukungan regulasi yang memadai menjadi faktor kunci keberhasilan program ini.
Selain Jaksa Agung, seminar ini dihadiri oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), perwakilan KPK, akademisi hukum, serta organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara. Diskusi berjalan dinamis dengan berbagai rekomendasi strategis yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh pemerintah.
Seminar nasional sambut Hari Lahir Kejaksaan, Jaksa Agung dorong pemulihan aset melalui kesepakatan penundaan penuntutan juga menjadi sarana edukasi bagi para peserta mengenai perkembangan terbaru dalam bidang hukum pidana dan upaya pemberantasan korupsi. Para peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai manfaat dan tantangan pelaksanaan DPA di Indonesia.
Kejaksaan Republik Indonesia berharap seminar nasional sambut Hari Lahir Kejaksaan, Jaksa Agung dorong pemulihan aset melalui kesepakatan penundaan penuntutan ini dapat menjadi tonggak perubahan positif dalam penegakan hukum dan pengelolaan aset negara. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Untuk informasi lebih lanjut dan berita terkini lainnya, kunjungi Gelanggang News di: www.gelanggangnews.com
