Jakarta – TNI Angkatan Laut (TNI AL) kembali menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah maritim Indonesia. Dalam operasi terbaru yang berlangsung sepanjang Juli hingga awal Agustus 2025, TNI AL selamatkan negara dari potensi kerugian belasan triliun rupiah akibat aktivitas ilegal di perairan Indonesia.
Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana Muhammad Ali dalam konferensi pers di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Kamis (14/8), mengungkapkan bahwa potensi kerugian tersebut berasal dari upaya penyelundupan bahan bakar minyak (BBM), hasil tambang ilegal, serta praktik pencurian ikan (illegal fishing) yang berhasil digagalkan oleh satuan patroli laut.
“Dari berbagai operasi gabungan, kami berhasil mengamankan kapal-kapal asing dan dalam negeri yang diduga kuat terlibat dalam praktik ilegal yang merugikan negara secara ekonomi. Jika ditotal, TNI AL selamatkan negara dari potensi kerugian belasan triliun rupiah hanya dalam waktu satu bulan terakhir,” ujar Laksamana Ali.
Beberapa wilayah rawan seperti perairan Natuna Utara, Selat Malaka, hingga perairan Papua menjadi titik fokus pengawasan. Salah satu kasus terbesar terjadi di Laut Arafura, di mana petugas berhasil menyita kapal asing berbendera Tiongkok yang membawa muatan hasil tambang ilegal senilai lebih dari Rp3 triliun.
Dalam penindakan lain, TNI AL juga menggagalkan penyelundupan 6 juta liter BBM bersubsidi yang hendak diselundupkan ke pasar gelap internasional. Nilai ekonominya ditaksir mencapai lebih dari Rp5 triliun.
“Upaya ini merupakan bagian dari tugas utama kami dalam menjaga kekayaan negara di laut. TNI AL selamatkan negara dari potensi kerugian belasan triliun rupiah, dan hal ini tidak bisa dianggap sepele. Laut Indonesia menyimpan potensi besar, tapi juga rawan eksploitasi ilegal,” tegas Kasal.
Pengamat pertahanan dan keamanan maritim dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Widjajanto, menyebut operasi ini sebagai bukti pentingnya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) laut. Ia juga menekankan perlunya koordinasi lintas lembaga agar penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan maritim dapat berjalan efektif.
“Prestasi TNI AL selamatkan negara dari potensi kerugian belasan triliun rupiah harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan maritim nasional, termasuk pengembangan teknologi pemantauan laut berbasis satelit,” katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah TNI AL dan memastikan bahwa proses hukum terhadap para pelaku akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan pengamanan laut ini diharapkan tidak hanya mencegah kerugian ekonomi, tetapi juga menjaga reputasi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan berintegritas.
Untuk laporan lengkap dan informasi lebih lanjut seputar isu pertahanan, kunjungi www.gelanggangnews.com.
