Pendukung garis keras Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mengeluarkan ancaman untuk memulai “perang sipil” jika presiden tersebut ditangkap. Yoon, yang sedang dalam proses penyelidikan, dihadapkan pada tuduhan pemberontakan serta penyalahgunaan kekuasaan dalam kaitannya dengan deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024.
Tim investigasi yang bertanggung jawab sedang mempersiapkan langkah untuk penangkapan Yoon yang kedua kalinya. Sebelumnya, upaya penangkapan pertama gagal karena intervensi dari pendukung Yoon serta militer dan pasukan pengamanan presiden yang menghalangi tindakan tersebut.
Pada konferensi pers yang diadakan pada Kamis (9/1), anggota parlemen dari partai yang berkuasa, People Power Party (PPP), Kim Maen Geon, ditemani oleh lima individu yang mengenakan helm putih, mirip dengan pasukan polisi anti-huru-hara Baekgoldan yang terkenal di Korea Selatan. Salah satu individu yang mengenakan helm putih tersebut memperingatkan, “Penggunaan kekuatan besar oleh polisi untuk menangkap seorang presiden yang sedang menjabat bisa memicu konflik besar dan berisiko menyebabkan perang saudara.”
Sehari setelahnya, seorang pengacara yang juga mantan jaksa, Seok Dong Hyeon, yang dikenal dekat dengan Yoon, mengungkapkan pandangan serupa. Ia mengingatkan bahwa usaha penangkapan terhadap seorang presiden yang sedang menjabat bisa menimbulkan reaksi keras dari masyarakat yang bisa berujung pada kekacauan. “Hal ini bisa memicu perang saudara. Kita hampir memasuki kondisi seperti itu,” katanya, seperti yang dilaporkan oleh Korea Herald pada Jumat (10/1).
Seok menambahkan bahwa penangkapan terhadap Yoon bisa melibatkan pengerahan kendaraan lapis baja atau helikopter oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini, surat perintah penangkapan kedua untuk Yoon telah dikeluarkan oleh Kantor Investigasi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang tengah melanjutkan penyelidikan atas kasus ini.
Upaya sebelumnya untuk menangkap Yoon terhalang oleh dukungan militer dan pengamanan yang ditempatkan di sekitar presiden, serta pendukung yang bersikeras menentang proses hukum ini.
Sumber: www.gelanggangnews.com
