MAKASSAR, gelanggang news – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah kewalahan dalam menghadapi derasnya penyebaran konten jahat di internet. Meski pemblokiran terhadap situs-situs bermuatan negatif seperti judi online, pornografi, dan kekerasan seksual terus dilakukan, Meutya menegaskan bahwa langkah tersebut belum cukup menahan laju pertumbuhan konten serupa yang terus bermunculan.
“Kita blokir satu, muncul seratus. Ruang digital berkembang sangat cepat dan kejahatan pun ikut beradaptasi,” ujar Meutya dalam pernyataannya di Makassar, Senin (16/6). Ia menyebut bahwa tantangan ini tidak bisa diatasi hanya dengan teknologi atau pemblokiran semata, melainkan perlu kolaborasi aktif dari berbagai pihak.
Pemerintah kini mengandalkan pendekatan kolaboratif dengan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan konten melalui kanal pelaporan aduankonten.id. Selain itu, regulasi seperti PP Nomor 17 Tahun 2025 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk merespons laporan konten bermasalah dalam waktu maksimal 24 jam.
Namun demikian, masih ditemukan beberapa platform digital besar yang tetap menayangkan iklan judi online, meski aturan sudah ditegakkan. Meutya menegaskan bahwa platform yang beroperasi dan mendapatkan keuntungan dari pengguna Indonesia harus menghormati dan mematuhi peraturan lokal.
Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak, menjadi prioritas utama pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan, memperketat regulasi, serta memperluas edukasi literasi digital agar masyarakat semakin cerdas dan waspada dalam menggunakan internet.
Baca selengkapnya di: https://gelanggangnews.com