Jakarta, 17 Maret 2025 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah memperketat pengawasan terhadap 2.000 wajib pajak guna meningkatkan penerimaan negara. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk mengoptimalkan kepatuhan dan menutup potensi kebocoran pajak.
Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengungkapkan bahwa ribuan wajib pajak yang diawasi terdiri dari berbagai sektor, termasuk perusahaan besar dan individu dengan penghasilan tinggi. “Kami telah mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki potensi pajak besar namun belum optimal dalam pelaporannya. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Suryo dalam konferensi pers di Jakarta.
Pengawasan ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pemanfaatan data perpajakan, sistem informasi keuangan, serta kerja sama dengan pihak lain seperti perbankan dan instansi terkait. Suryo juga menegaskan bahwa upaya ini bukan semata-mata untuk meningkatkan penerimaan, tetapi juga untuk menciptakan keadilan bagi seluruh wajib pajak.
“Kami ingin membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan. Bagi wajib pajak yang patuh, tidak perlu khawatir. Namun, bagi yang mencoba menghindari kewajibannya, tentu akan kami tindak sesuai aturan,” tambahnya.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi defisit anggaran dan meningkatkan pendapatan negara. Kemenkeu menargetkan penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp2.200 triliun, naik dari tahun sebelumnya. Dengan pengawasan ketat terhadap wajib pajak berpotensi besar, diharapkan target tersebut dapat terealisasi tanpa perlu meningkatkan tarif pajak secara umum.
Sejumlah ekonom menilai langkah ini sebagai pendekatan yang tepat dalam memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. “Fokus pada kepatuhan wajib pajak besar akan memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara tanpa membebani masyarakat umum,” kata Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Kemenkeu juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung sistem perpajakan yang sehat, termasuk melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran perpajakan. Dengan strategi ini, diharapkan penerimaan negara dapat meningkat secara berkelanjutan demi pembangunan nasional yang lebih baik.
sumber: https://gelanggangnews.com/