Jakarta – Pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen pada kuartal II tahun 2025, di tengah sorotan publik terhadap meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri. Fakta ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai bagaimana ekonomi bisa tetap tumbuh sementara banyak pekerja kehilangan pekerjaan.
Dalam konferensi pers di Istana Negara, Kamis (14/8), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga, investasi infrastruktur, serta ekspor komoditas unggulan seperti nikel dan batu bara.
“Memang ada peningkatan jumlah PHK di sektor padat karya, terutama di industri tekstil dan alas kaki. Namun secara makro, aktivitas ekonomi tetap mengalami ekspansi, terutama di sektor lain yang menunjukkan performa positif,” ujar Airlangga.
Penjelasan pemerintah soal ekonomi tumbuh 5,12 persen meski banyak PHK ini juga diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat tetap tinggi, terutama selama periode libur panjang dan hari besar keagamaan. Hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa meski terjadi peningkatan angka PHK, terutama pada usaha skala menengah dan kecil, pertumbuhan ekonomi tetap ditopang oleh sektor transportasi, perdagangan, dan pertambangan. “Sektor digital dan jasa logistik juga terus tumbuh, menyerap tenaga kerja baru meski belum sepenuhnya menggantikan yang terdampak PHK,” ujarnya.
Beberapa pengamat ekonomi memberikan catatan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen belum sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan kerja. Penjelasan pemerintah soal ekonomi tumbuh 5,12 persen meski banyak PHK dianggap penting agar publik memahami bahwa pertumbuhan ekonomi bukan semata-mata berarti peningkatan kesejahteraan merata.
Ekonom dari INDEF, Bhima Yudhistira, menilai bahwa angka pertumbuhan tersebut memang positif, tetapi masih menyisakan tantangan besar, terutama dalam hal pemerataan manfaat ekonomi. “PHK massal harus menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu mengimbanginya dengan kebijakan perlindungan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru,” tegas Bhima.
Dalam penjelasan pemerintah soal ekonomi tumbuh 5,12 persen meski banyak PHK, Presiden Joko Widodo turut menyampaikan bahwa strategi pemulihan ekonomi pasca-pandemi masih berjalan sesuai rencana. Ia meminta masyarakat tidak hanya terpaku pada satu indikator, melainkan melihat gambaran ekonomi secara keseluruhan.
“Pertumbuhan ini menunjukkan arah yang benar, tapi kita juga tidak menutup mata terhadap tantangan ketenagakerjaan. Pemerintah akan terus memperkuat program vokasi, pelatihan, dan insentif untuk sektor padat karya,” kata Jokowi.
Meski kondisi lapangan kerja masih menantang, pemerintah optimistis bahwa perbaikan ekonomi akan berdampak pada penurunan angka pengangguran dalam jangka menengah. Untuk informasi dan perkembangan ekonomi terkini lainnya, kunjungi www.gelanggangnews.com.