Jakarta — Pemerintah tengah menggodok kebijakan baru terkait distribusi pangan nasional dengan fokus pada skema beras satu harga, yang hanya akan memberlakukan jenis HET-khusus di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini diambil untuk menjamin kestabilan harga beras, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan pokok, serta mengurangi disparitas harga antar daerah.
Dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada awal pekan ini, berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional, menyatakan dukungan terhadap penerapan skema beras satu harga tersebut.
“Pemerintah saat ini sedang dalam tahap finalisasi kebijakan agar distribusi beras dapat lebih merata dan harga di pasaran menjadi lebih terkendali. Fokus kami adalah memastikan hanya ada jenis HET-khusus yang dijual sebagai standar nasional,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud, kepada wartawan, Senin (4/8).
Kebijakan beras satu harga ini mirip dengan program BBM satu harga yang sebelumnya diterapkan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Tujuannya adalah menghapus kesenjangan harga antara kota besar dan daerah terpencil. Dengan diberlakukannya jenis HET-khusus secara nasional, pemerintah berharap seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap beras dengan harga yang sama dan kualitas yang layak.
HET sendiri merupakan singkatan dari Harga Eceran Tertinggi. Dalam konteks ini, jenis HET-khusus adalah kategori beras yang telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan standar kualitas, kandungan gizi, dan harga maksimal. Nantinya, hanya jenis ini yang akan beredar di pasar tradisional maupun ritel modern, menggantikan sistem harga beragam yang saat ini berlaku.
Pengamat kebijakan pangan dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Tanti Andriyani, menyebut bahwa wacana pemerintah bahas skema beras satu harga perlu dikawal agar tidak menimbulkan kelangkaan. “Pemerintah harus memastikan rantai pasok berjalan optimal, mulai dari petani hingga distributor. Jika tidak, justru akan muncul spekulasi dan potensi penimbunan,” katanya.
Meski masih dalam tahap pembahasan, kebijakan ini mendapatkan respons beragam dari pelaku pasar. Sejumlah pedagang beras menyatakan kekhawatiran terkait margin keuntungan, sementara masyarakat umum berharap harga menjadi lebih stabil, terutama menjelang akhir tahun ketika konsumsi cenderung meningkat.
Langkah konkret pemerintah dalam membahas skema beras satu harga yang hanya mencakup jenis HET-khusus akan terus dipantau oleh publik dan media. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dinilai krusial dalam menekan inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat.
Untuk informasi terbaru dan perkembangan kebijakan ini, ikuti terus laporan kami hanya di www.gelanggangnews.com.