Jakarta, gelanggangnews — Isu pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi kembali mencuat. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel, menyoroti fakta mencengangkan bahwa sekitar satu juta sarjana di Indonesia masih menganggur, bukan karena kekurangan kompetensi, tetapi karena sistem regulasi yang tidak ramah bagi dunia kerja profesional.
Dalam keterangannya di Gedung BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025), Noel menjelaskan bahwa banyak lulusan sarjana—khususnya dari sektor kesehatan seperti farmasi dan kedokteran—belum dapat langsung bekerja karena harus melalui pendidikan profesi terlebih dahulu. Sayangnya, pendidikan profesi ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga membutuhkan biaya besar yang kerap tidak sanggup dipenuhi oleh keluarga mereka.
“Banyak narasi tentang satu juta sarjana menganggur. Tapi setelah kami telusuri, kendalanya bukan di kemampuan. Di bidang-bidang seperti farmasi dan kedokteran, justru mereka terhambat karena belum bisa mengambil profesi—dan itu butuh biaya lagi,” jelas Noel,
Ia juga mengungkapkan indikasi adanya praktik tidak sehat atau ‘mafia’ dalam sistem pendidikan profesi, yang membuat lulusan tetap gagal meskipun sudah mengikuti seluruh proses.
“Sudah sekolah profesi pun, berkali-kali tidak diluluskan. Ini bukan soal kualitas, tapi ada yang tidak sehat di dalam. Mafia pendidikan dan mafia regulasi itu nyata,” tegasnya.
Pemerintah Siap Bongkar Praktik Mafia Regulasi
Noel memastikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk melawan segala bentuk mafia regulasi yang merugikan generasi muda Indonesia. Ia bahkan secara terang-terangan menyatakan siap untuk turun tangan langsung membongkar praktik kotor tersebut.
“Saya punya menteri, saya wamen, dan saya akan lawan. Kita akan bongkar, kita akan mitigasi. Ini negara hukum, regulasi harusnya mendukung, bukan menghambat rakyatnya bekerja,” ucapnya penuh semangat.
Langkah ini diharapkan dapat membuka lebih banyak akses kerja profesional bagi para sarjana yang selama ini tersandera birokrasi dan sistem pendidikan yang tidak inklusif.
Survei Apindo: Lebih dari 50 Persen Perusahaan Kurangi Karyawan
Kondisi ketenagakerjaan semakin diperparah dengan hasil survei terbaru Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen perusahaan telah mengurangi tenaga kerja, dan sebagian lainnya masih akan melakukan pemangkasan dalam waktu dekat.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menyampaikan bahwa tekanan ekonomi global dan domestik memaksa dunia usaha melakukan efisiensi, yang salah satunya berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Tekanan biaya produksi dan ketidakpastian ekonomi menyebabkan banyak perusahaan harus mengurangi karyawan,” ungkap Shinta dalam acara Dewas Menyapa Indonesia yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk perkembangan berita ketenagakerjaan, pendidikan profesi, hingga tantangan dunia kerja di era modern, baca terus laporan terkini hanya di www.gelanggangnews.com — media terpercaya untuk informasi ekonomi dan sosial Indonesia.