Parlemen Vietnam secara resmi menyetujui restrukturisasi organisasi pemerintahan yang mencakup pengurangan jumlah pegawai negeri serta pemangkasan anggaran negara dalam skala besar. Keputusan ini diambil pada Selasa (18/2) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi yang dicanangkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam.
Dalam kebijakan ini, pemerintah berencana mengurangi satu dari lima pegawai negeri dalam kurun waktu lima tahun mendatang, baik melalui pemutusan hubungan kerja maupun tawaran pensiun dini. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan serta menghilangkan pejabat yang dinilai tidak kompeten. To Lam menegaskan bahwa lembaga pemerintahan tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi aparatur yang tidak memiliki kinerja optimal.
Selain memangkas jumlah pegawai negeri, pemerintah juga merampingkan struktur kementerian dan lembaga negara, dari 30 menjadi hanya 22 institusi. Beberapa kementerian yang dilebur atau dihapus antara lain Kementerian Transportasi, Perencanaan dan Investasi, Komunikasi, serta Tenaga Kerja. Kebijakan ini juga berdampak pada berbagai sektor, termasuk media, kepolisian, dan militer.
Data pemerintah mencatat bahwa hingga 2022, hampir dua juta orang bekerja di sektor publik. Dengan adanya reformasi ini, sekitar 20 persen dari jumlah tersebut akan terkena dampaknya. Pemerintah memperkirakan langkah ini akan menghemat anggaran hingga 113 triliun dong (sekitar Rp71,86 triliun) dalam lima tahun mendatang. Namun, Vietnam juga harus mengalokasikan dana lebih dari US$5 miliar untuk membiayai program pensiun dini dan pesangon bagi pegawai yang terdampak.
Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi, kebijakan ini memicu kekhawatiran di kalangan pegawai negeri. Beberapa pihak menilai bahwa perubahan ini dapat menyebabkan pegawai yang paling kompeten memilih hengkang karena memiliki lebih banyak peluang di sektor lain. Selama ini, pekerjaan sebagai aparatur negara dianggap sebagai profesi dengan jaminan kestabilan.
Reformasi besar-besaran ini dilakukan ketika beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, juga sedang menjalankan langkah serupa dalam upaya meningkatkan efisiensi birokrasi.
Sumber: www.gelanggangnews.com