Washington, GelanggangNews — Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa sanksi ekonomi baru yang dijatuhkan negaranya terhadap Rusia mungkin tidak akan berdampak signifikan terhadap pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Meski demikian, Trump menegaskan bahwa sanksi-sanksi tersebut tetap akan diberlakukan jika dalam waktu dekat tidak tercapai kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina.
Dalam konferensi pers pada Kamis malam (31/7), Trump menyampaikan bahwa dirinya telah memutuskan untuk mempercepat batas waktu bagi Moskow dan Kyiv dalam merundingkan perdamaian. Sebelumnya, ia memberi waktu selama 50 hari untuk mencapai kesepakatan, namun kini waktu tersebut dipangkas menjadi hanya 10 hari.
“Kami akan menjatuhkan sanksi. Saya tidak tahu apakah itu berdampak bagi Putin. Tapi kami akan tetap melakukannya,” ujar Trump, seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (1/8). Trump menegaskan bahwa dirinya memahami betul mekanisme sanksi dan tarif perdagangan, namun mengakui bahwa Presiden Rusia bisa jadi tidak terlalu terpengaruh olehnya.
Pernyataan ini datang di tengah meningkatnya frustrasi Trump terhadap posisi Rusia dalam konflik Ukraina yang belum juga menunjukkan kemajuan berarti. Pemerintahannya kini mempertimbangkan sanksi tambahan dengan cakupan yang lebih luas. Ini termasuk kemungkinan tarif 100 persen terhadap produk-produk tertentu, serta sanksi sekunder yang secara langsung dapat menargetkan negara-negara atau entitas yang masih menjalin hubungan dagang dengan Rusia.
Utusan Khusus Dikirim ke Rusia
Dalam langkah diplomatik selanjutnya, Trump menunjuk Steve Witkoff, seorang pengusaha sekaligus utusan khususnya, untuk melakukan kunjungan ke Rusia. Kunjungan ini dijadwalkan akan dilakukan setelah Witkoff terlebih dahulu menyelesaikan agenda diplomatik di Israel dan Gaza. Meskipun tidak diberikan tanggal spesifik, Witkoff diketahui sudah beberapa kali bertemu dengan Putin dalam rangka membangun dialog informal.
Langkah ini menandai pendekatan ganda yang diambil oleh pemerintahan Trump, yaitu dengan meningkatkan tekanan ekonomi sambil tetap membuka jalur diplomasi.
Selain itu, John Kelley, penjabat utusan AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengonfirmasi bahwa Presiden Trump mengharapkan adanya gencatan senjata paling lambat pada 8 Agustus. Menurut Kelley, tenggat waktu tersebut menjadi batas krusial bagi tercapainya kesepakatan damai, atau sanksi baru akan diberlakukan tanpa kompromi.
Rusia Tanggapi Dingin Ultimatum AS
Di pihak lain, Rusia memberikan respons yang cenderung meremehkan pernyataan Trump. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Rusia telah terbiasa hidup di bawah tekanan sanksi selama bertahun-tahun dan menyebut negaranya telah membangun “kekebalan” terhadap berbagai bentuk embargo ekonomi.
“Kita telah hidup di bawah sejumlah besar sanksi untuk waktu yang cukup lama. Tentu saja, kekebalan tertentu telah terbentuk,” ujar Peskov kepada wartawan pada Rabu lalu.
Meski demikian, Peskov menegaskan bahwa Rusia tetap berkomitmen terhadap upaya perdamaian, tetapi menekankan bahwa semua kesepakatan harus mempertimbangkan kepentingan nasional Rusia dan realitas teritorial baru yang muncul sejak pecahnya perang.
Sejak krisis Ukraina meletus pada tahun 2014—yang dipicu oleh pergantian kekuasaan di Kyiv yang didukung Barat—dan eskalasi besar-besaran pada 2022, Rusia telah menjadi negara dengan jumlah sanksi terbanyak di dunia. Lebih dari 10.000 pembatasan ekonomi dijatuhkan oleh AS, Uni Eropa, serta sekutunya dalam berbagai bentuk, mulai dari pembekuan aset, pemutusan kerja sama perdagangan, hingga larangan ekspor teknologi.
Presiden Putin sendiri sebelumnya menegaskan bahwa sanksi-sanksi tersebut sebagian besar gagal mencapai tujuannya. Ia menyebut bahwa Rusia telah melakukan adaptasi ekonomi secara menyeluruh dan tidak akan tunduk pada tekanan asing.
📌 Untuk berita global dan geopolitik terkini lainnya, kunjungi laman resmi kami di:
🔗 www.gelanggangnews.com