GelanggangNews – Kasus pembunuhan sadis seekor Gajah Sumatera di Pelalawan, Riau, memicu kemarahan publik dan otoritas tinggi. Satwa dilindungi tersebut ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan bagian kepala hancur dan gading yang raib digondol pemburu.
Kritik Keras terhadap Pengawasan Lapangan
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengecam keras aksi tersebut dan menyebutnya sebagai kejahatan serius terhadap keanekaragaman hayati Indonesia. Menurutnya, insiden ini merupakan cermin dari rapuhnya sistem proteksi satwa di lapangan.
“Negara tidak boleh hanya bertindak sebagai pemadam kebakaran yang baru bergerak setelah ada kejadian. Pengawasan berkala adalah kunci,” tegas Daniel, Sabtu (7/2/2026).
Politisi PKB ini menyoroti dua poin utama untuk mencegah kejadian serupa:
Lemahnya Peran BKSDA: Daniel menilai kinerja BKSDA dan Polisi Kehutanan perlu dievaluasi total karena gagal mendeteksi ancaman di zona rawan.
Kurangnya Personel: Ia mendesak pemerintah untuk segera melipatgandakan jumlah Polhut, terutama di kawasan konservasi dan konsesi yang sering terjadi konflik serta perburuan liar.
Bukti Penembakan Brutal
Hasil investigasi medis dari BKSDA Riau mengonfirmasi bahwa gajah tersebut sengaja dihabisi. Drh. Rini Deswita, ahli dari BKSDA Riau, mengungkapkan adanya temuan proyektil peluru yang bersarang di bagian belakang tengkorak satwa malang tersebut.
Kondisi bangkai saat ditemukan pada Senin (2/2) sangat memprihatinkan:
Bagian dahi, mata, hingga belalai hilang akibat luka senjata atau upaya pengambilan gading secara paksa.
Kedua gading utama dipastikan hilang dari lokasi.
Komitmen Penegakan Hukum
Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, memastikan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan bahwa tim kepolisian tengah memburu para pelaku yang dianggap tidak bertanggung jawab tersebut.
“Gajah liar ini dibunuh secara sengaja. Kami akan usut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya,” ujar Irjen Herry saat memberikan kuliah umum di Universitas Lancang Kuning (6/2).
Komisi IV DPR RI berencana membawa kasus ini ke meja rapat formal untuk mengevaluasi sistem pengawasan hutan nasional agar tragedi serupa tidak terus berulang di masa depan.
