Hari ini, Jumat (21/2), ratusan kepala daerah yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto mulai mengikuti agenda retreat yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Program ini akan berlangsung selama tujuh hari, dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025, diikuti oleh para kepala daerah yang tak memiliki sengketa Pilkada yang masih diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam retreat ini, peserta akan memperoleh berbagai materi yang dirancang untuk menyelaraskan visi dan misi pemerintah pusat dengan para kepala daerah. Salah satu tujuan utamanya adalah agar kepala daerah dapat melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat, menciptakan keharmonisan dalam kebijakan antara tingkat pusat dan daerah. Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya acara ini untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil para kepala daerah sesuai dengan arah kebijakan pusat.
Selain itu, kepala daerah juga akan dibekali materi terkait efisiensi dalam pengelolaan anggaran, serta pemahaman mendalam mengenai tugas dan fungsi utama mereka (tupoksi). Tak ketinggalan, mereka akan mendapatkan pembekalan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang akan memperkaya wawasan mereka dalam memimpin daerah.
Semua biaya pelaksanaan retreat ini sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri. Para kepala daerah juga diwajibkan untuk mengenakan seragam Satpol PP dan Komcad selama acara berlangsung.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tujuan utama dari retreat ini adalah untuk menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah, agar dapat tercipta sinergi yang baik dalam menjalankan program-program pembangunan. “Acara ini penting untuk memastikan agar visi misi antara pusat dan daerah sejalan, karena pemerintah daerah merupakan bagian dari eksekusi kebijakan pusat,” ujar Prasetyo.
Namun, pelaksanaan retreat ini turut diwarnai oleh isu internal di PDIP. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi kepada kadernya untuk tidak menghadiri acara ini, terkait dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK. Beberapa kepala daerah PDIP, seperti Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, telah memastikan untuk mengikuti arahan partainya, sementara Gubernur Bali I Wayan Koster masih belum dapat dipastikan apakah akan hadir atau tidak.
Sumber: www.gelanggangnews.com