Jakarta — Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pinjaman senilai US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp24,5 triliun dari Bank Dunia untuk membiayai program renovasi rumah-rumah tidak layak huni di kawasan kumuh. Dana ini akan mendukung target pembangunan 3 juta rumah selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program renovasi ini akan dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan pendekatan baru yang menggabungkan perbaikan struktural rumah dan penataan kawasan dalam satu paket terpadu. Pemerintah menargetkan renovasi tak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan fungsi ekonomi rumah, seperti untuk homestay atau kios usaha mikro.
“Intervensi kali ini tidak hanya mempercantik kawasan, tetapi juga mendorong rumah produktif yang bisa membantu ekonomi keluarga,” ujar Dirjen Perumahan, Fitrah Nur.
Selain itu, pemerintah juga tengah merancang insentif bagi pengembang swasta untuk membangun hunian vertikal berbasis kawasan Transit Oriented Development (TOD), yang dilengkapi dengan fasilitas seperti lift, sistem keamanan, dan ruang terbuka hijau.
Rencana ini masih dalam tahap asesmen bersama Bappenas. Bila disetujui Bank Dunia, pelaksanaan program dijadwalkan dimulai pada tahun 2026. Pemerintah memperkirakan bunga pinjaman berkisar antara 6–7 persen.
Wakil Menteri PUPR, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar soal pendanaan, tetapi juga pembelajaran dari berbagai negara untuk mempercepat pembangunan hunian terjangkau dan mengatasi backlog perumahan nasional.
Link berita lengkap di Gelanggang News:
https://gelanggangnews.com/