Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan niatnya untuk merevisi doktrin perang yang saat ini digunakan oleh TNI. Menurutnya, konsep yang ada sekarang tidak lagi selaras dengan perkembangan zaman serta dinamika ancaman yang terus berubah.
Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menjelaskan bahwa doktrin perang adalah seperangkat prinsip dan strategi yang menjadi panduan dalam merancang serta menjalankan operasi militer guna menjaga kedaulatan negara.
Doktrin Tri Dharma Eka Karma dan Tantangan yang Dihadapi
Saat ini, TNI masih berpedoman pada doktrin Tri Dharma Eka Karma (Tridek), yang dibangun berdasarkan pengalaman sejarah dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Doktrin ini menitikberatkan pada pertahanan berlapis, konsep perang rakyat semesta, serta koordinasi operasi gabungan antar-matra.
Pertahanan Berlapis
Strategi ini mengedepankan daya tahan dalam menghadapi serangan dengan sistem pertahanan bertingkat, bertujuan memperlambat dan menggagalkan ancaman musuh.Perang Rakyat Semesta
Konsep ini lahir dari pengalaman perang gerilya, di mana seluruh elemen masyarakat dilibatkan dalam mempertahankan negara, baik melalui pasukan reguler maupun unsur cadangan sipil.Operasi Gabungan Antar-Matra
TNI mengandalkan sinergi antara tiga matra—Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara—untuk menghadapi ancaman secara terpadu.
Menurut Fahmi, meskipun doktrin ini telah terbukti relevan di masa lalu, pendekatan yang digunakan masih bersifat defensif, lebih berfokus pada mempertahankan wilayah daripada mengambil langkah preventif untuk menghadapi ancaman baru.
Mengapa Doktrin Ini Perlu Diperbarui?
Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola peperangan, ancaman terhadap keamanan negara kini tidak hanya berasal dari serangan militer konvensional, tetapi juga mencakup perang siber, perang informasi, serta ancaman dari aktor non-negara seperti kelompok teroris dan kejahatan transnasional.
Dalam era modern, perang tidak lagi sekadar adu kekuatan fisik, tetapi juga bergeser ke arah network-centric warfare, di mana strategi militer berbasis jaringan dan teknologi menjadi kunci utama. Serangan siber kini bisa melumpuhkan infrastruktur penting suatu negara tanpa perlu melibatkan pasukan di medan perang.
Fahmi menilai bahwa perubahan doktrin perang TNI sangat mendesak agar lebih adaptif terhadap tantangan masa kini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembaruan doktrin antara lain:
Mengadopsi Teknologi Modern
Penggunaan kecerdasan buatan (AI), big data, serta sistem berbasis jaringan harus diintegrasikan dalam strategi pertahanan.Drone Warfare sebagai Komponen Utama
Pemanfaatan drone tidak lagi hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai elemen utama dalam pengintaian dan serangan presisi.Peningkatan Kapabilitas Pertahanan Siber
Tidak hanya memperkuat sistem keamanan digital, tetapi juga membangun kapasitas serangan siber sebagai bentuk pertahanan aktif.Sinergi dan Integrasi Digital Antar-Matra
Operasi gabungan antar-matra harus lebih dari sekadar konsep, melainkan benar-benar diterapkan dengan sistem komando berbasis digital yang memungkinkan koordinasi real-time.Pergeseran dari Strategi Defensif ke Proaktif
Indonesia tidak bisa hanya menunggu serangan datang, tetapi harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengatasi ancaman sebelum terjadi.

Hambatan dalam Implementasi Perubahan Doktrin
Meski perubahan ini dinilai penting, ada beberapa kendala yang bisa menghambat prosesnya. Salah satu yang paling krusial adalah keterbatasan anggaran. Modernisasi sistem pertahanan, pembelian alutsista canggih, serta pengembangan teknologi militer memerlukan dana besar, sementara anggaran pertahanan harus bersaing dengan kebutuhan lain seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Selain itu, ada tantangan dari sisi internal, yaitu resistensi terhadap perubahan. Doktrin lama sudah tertanam dalam sistem pertahanan TNI selama bertahun-tahun, sehingga mengubah pola pikir dan cara kerja di dalam institusi militer bukanlah hal yang mudah.
Menurut Fahmi, modernisasi bukan sekadar membeli peralatan militer terbaru, tetapi juga membangun kapasitas sumber daya manusia agar dapat mengoperasikan dan mengintegrasikan teknologi secara efektif.
Sumber: www.gelanggangnews.com










