Mesir tengah merancang rencana besar untuk memulihkan Gaza tanpa memindahkan warga Palestina dari tanah mereka. Hal ini disampaikan oleh Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, dalam sebuah pertemuan dengan Ketua Kongres Yahudi Dunia, Ronald Lauder.
Presiden Sisi menegaskan bahwa rekonstruksi Gaza harus segera dimulai, dengan memastikan bahwa penduduknya tetap tinggal di wilayah tersebut. Dia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab semua pihak dalam menjaga gencatan senjata dan menghindari perluasan konflik yang dapat merugikan semua pihak.
Sisi juga menekankan bahwa perdamaian yang langgeng hanya dapat terwujud dengan membentuk negara Palestina berdasarkan kesepakatan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menyebutkan bahwa rencana pembangunan Gaza disusun melalui koordinasi dengan Otoritas Palestina, negara-negara Arab, serta masyarakat internasional yang lebih luas.
“Visi Mesir dalam membangun kembali Gaza ini tengah disusun dengan kerja sama erat dengan Otoritas Palestina, negara-negara Arab dan Islam, serta dukungan dari komunitas internasional,” ungkap Abdelatty.
Dalam skema ini, kelompok Hamas tidak akan terlibat dalam proses pemerintahan atau kendali atas rekonstruksi Gaza. Sebagai gantinya, pengelolaan wilayah tersebut akan diserahkan kepada komite sosial atau komunitas yang mendukung.
Beberapa negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab dan Qatar, juga sedang mempersiapkan dana untuk mendanai proses rekonstruksi ini. Diperkirakan, pembangunan Gaza kembali akan memakan waktu antara tiga hingga lima tahun, mengingat sekitar 65 persen properti di Gaza telah hancur akibat serangan brutal pasukan Israel.
Rencana rekonstruksi Gaza ini muncul sebagai alternatif setelah Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu menyatakan rencananya untuk membeli dan mengambil alih Gaza, bahkan mengusulkan pemindahan warga Palestina ke negara lain seperti Mesir untuk mengembangkan Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah.”
Usulan Trump ini ditolak keras oleh negara-negara Arab dan banyak pihak internasional, yang menilai gagasan tersebut sebagai bentuk pembersihan etnis.
Sumber: www.gelanggangnews.com