GelanggangNews – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa pihak menggugat Undang-Undang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena memasukkan anggaran MBG ke dalam postur anggaran pendidikan. Para pemohon yang terdiri dari yayasan pendidikan, dosen dan guru honorer menilai pengelompokan tersebut berpotensi menggerus alokasi minimal 20 % anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi, serta membatasi ruang fiskal untuk kebutuhan utama seperti guru dan fasilitas sekolah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons gugatan tersebut dengan sikap tenang. Ia mengatakan bahwa pemerintah saat ini hanya memantau proses hukum karena tidak semua gugatan terhadap undang-undang dapat dikabulkan MK. Menurut Purbaya, materi gugatan terhadap Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 dinilai cukup lemah, sehingga besar kemungkinan akan kalah di persidangan. Namun ia tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan menunggu putusan resmi.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto turun tangan membela MBG di tengah kritik yang terus mengemuka. Prabowo menegaskan bahwa program unggulan ini akan tetap dilanjutkan karena menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong stabilitas sosial-ekonomi. Ia menepis anggapan yang menyebut MBG sebagai pemborosan anggaran, menjelaskan bahwa dana program berasal dari efisiensi anggaran negara yang lebih dulu dilakukan untuk menjaga defisit fiskal tetap terkendali. Prabowo juga menyatakan keyakinannya terhadap manfaat jangka panjang MBG, termasuk dalam meningkatkan gizi anak dan mendorong penciptaan lapangan kerja lokal melalui ribuan dapur MBG yang tersebar di seluruh negeri.
Dalam konteks ini, gugatan ke MK dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, bukan semata penolakan terhadap program itu sendiri. Pemerintah menegaskan bahwa selama proses hukum berlangsung, pelaksanaan MBG tetap berjalan sesuai rencana, termasuk pengawasan ketat terhadap distribusi anggaran dan kualitas layanan.
Ikuti perkembangan terbaru isu kebijakan publik, gugatan konstitusional, dan dinamika pemerintahan nasional hanya di Gelanggang News: https://gelanggangnews.com/
