GelanggangNews – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak gagasan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Listyo menegaskan bahwa posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden RI sudah sesuai dengan mandat reformasi dan paling ideal untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Ia menyatakan penempatan Polri di bawah kementerian dapat melekahkan institusi Polri, negara, bahkan Presiden RI.
Kapolri menjelaskan bahwa jika Polri harus berada di bawah kementerian khusus atau dibentuk kementerian kepolisian, hal ini berpotensi menciptakan dualisme kekuasaan (matahari kembar) yang justru menghambat tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, serta pelayanan publik.
Lebih dari itu, Listyo mengatakan dirinya pernah ditawari menjadi Menteri Kepolisian sebagai bagian dari skenario perubahan struktur kelembagaan. Ia pun menolak tawaran tersebut dan bahkan menyatakan lebih memilih menjadi petani ketimbang melihat Polri berada di bawah kementerian.
Kapolri juga mengimbau seluruh jajaran Polri untuk terus memperjuangkan posisi institusi tetap berada langsung di bawah Presiden sampai titik terakhir. Sikap ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak, termasuk organisasi masyarakat yang melihat penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan peran strategis institusi dalam menjaga keamanan dalam negeri.
Dengan tegas, Listyo Sigit menolak wacana itu demi menjaga independensi, efektivitas, dan peran Polri sebagai alat negara yang profesional serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia di tengah tantangan keamanan yang terus berkembang.
Sumber lengkap & berita seputar Polri hanya di:
🔗 https://gelanggangnews.com/