Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS, sebuah forum ekonomi yang dipimpin oleh Rusia dan China, memunculkan perdebatan terkait pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Dengan semakin tajamnya rivalitas global, pertanyaan mengenai relevansi politik luar negeri Indonesia pun kembali mencuat.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa keanggotaan dalam BRICS adalah wujud konkret dari kebijakan politik bebas-aktif yang selama ini dipegang oleh Indonesia.
Namun, Radityo Dharmaputra, seorang pengamat hubungan internasional dari Universitas Airlangga, meragukan hal tersebut. Menurutnya, politik bebas-aktif bukanlah politik netral, sehingga bisa dipahami bahwa Indonesia memilih untuk lebih dekat dengan satu pihak.
“Bebas-aktif ini sebenarnya bukan berarti netral, jadi bisa saja dimaknai sebagai memilih satu pihak,” ujarnya dalam wawancara dengan CNN Indonesia.
Radityo mengacu pada penjelasan politik bebas-aktif menurut Mohammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia. Ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut memang mengedepankan kebebasan dan keaktifan Indonesia dalam menjalin hubungan internasional sesuai dengan kepentingan nasional.
“Sejak awal, kita belum jelas apa tujuan kita bergabung dengan BRICS. Ini justru berisiko karena bisa dianggap semakin dekat dengan China dan Rusia. Keuntungannya harus dipastikan lebih besar daripada kerugiannya,” tambahnya.
Di sisi lain, Amerika Serikat dan China terlibat dalam ketegangan yang meliputi banyak aspek, termasuk perdagangan, ekonomi, teknologi, serta isu-isu di kawasan Asia Pasifik seperti Taiwan dan Laut China Selatan. Hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia juga memburuk sejak invasi Rusia ke Ukraina.
Namun, Sya’roni Rofii, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, meski doktrin politik luar negeri Indonesia tetap bebas-aktif, penerapannya bergantung pada interpretasi masing-masing presiden yang sedang menjabat.
Dalam hal ini, dengan adanya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia mencoba menjalin hubungan yang lebih dekat dengan China tanpa mengabaikan hubungan dengan Amerika Serikat.
“Ketika Indonesia memutuskan bergabung dengan BRICS, penting bagi pemerintah untuk meyakinkan dunia internasional bahwa keputusan ini hanya didasari oleh pertimbangan ekonomi semata,” ujar Sya’roni.
Meskipun Indonesia memiliki hubungan dagang yang signifikan dengan China, Radityo mempertanyakan apakah dengan bergabung dengan BRICS Indonesia akan memperoleh lebih banyak keuntungan dibandingkan tanpa keanggotaan tersebut.
Di luar BRICS, Indonesia juga memiliki rencana untuk menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang anggotanya mencakup negara-negara Eropa dan Amerika Latin. Jika Indonesia diterima di OECD, Sya’roni melihat hal itu bisa memperkuat posisi Indonesia yang cenderung berada di tengah dalam konflik global.
Selain itu, Indonesia juga sudah menjadi anggota G20, yang mencakup Amerika Serikat, Rusia, dan China. Ini menunjukkan bahwa Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional yang mencakup berbagai kekuatan besar dunia.
BRICS sering dianggap sebagai tandingan dari G7, yang terdiri dari negara-negara besar Barat, termasuk Amerika Serikat.
Radityo mengingatkan bahwa meskipun Indonesia berpegang pada prinsip bebas-aktif, tanpa tujuan yang jelas, keterlibatan yang terlalu aktif di berbagai forum bisa berisiko membuat Indonesia terseret dalam konflik yang mempengaruhi hubungan dengan banyak negara.
“Meskipun kita bebas-aktif, jika tidak ada arah yang jelas, Indonesia justru bisa menjadi pihak yang terjebak dan menyinggung banyak pihak,” kata Radityo.
Lebih lanjut, Radityo menyarankan agar pemerintah Indonesia berhati-hati dalam menentukan langkah diplomatik, serta berupaya untuk lebih mendekatkan diri dengan negara-negara Barat untuk meyakinkan mereka bahwa Indonesia tetap terbuka untuk hubungan yang lebih erat.
Menurutnya, peran diplomat sangat penting dalam hal ini, dan mereka seharusnya diberi ruang untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Hal ini karena kebijakan luar negeri yang terlalu didominasi oleh keputusan presiden dapat menimbulkan ketidakpastian bagi mitra internasional Indonesia.
“Sudah saatnya presiden mendengarkan lebih banyak masukan dari para diplomat. Mungkin pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang terdiri dari diplomat dan pakar hubungan internasional bisa menjadi langkah yang tepat,” pungkas Radityo.
Sumber: www.gelanggangnews.com