GelanggangNews – JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) baru saja merampungkan Operasi Wirawaspada 2026. Dalam operasi skala nasional yang berlangsung pada 7-11 April 2026 tersebut, petugas berhasil mengamankan sedikitnya 346 Warga Negara Asing (WNA) yang terbukti melanggar aturan keimigrasian di berbagai wilayah Indonesia.
Dari ratusan WNA yang terjaring, warga negara asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mencatatkan angka pelanggaran tertinggi.
Statistik dan Sebaran Kewarganegaraan
Dirjen Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menjelaskan bahwa para pelanggar berasal dari 36 negara yang berbeda. Namun, distribusi jumlahnya menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok pada beberapa kewarganegaraan tertentu:
China: 183 orang (Kelompok terbesar)
Pakistan: 21 orang
Nigeria: 20 orang
Negara lainnya: Mencakup sisa dari total 36 negara yang diperiksa.
“Seluruh satuan kerja Ditjen Imigrasi bergerak serentak dalam operasi ini. Hasilnya, ditemukan dugaan pelanggaran yang cukup bervariasi dari segi latar belakang kewarganegaraan,” ujar Hendarsam dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (13/4/2026).
Modus Pelanggaran: Dari Izin Tinggal hingga Investasi Fiktif
Berdasarkan data lapangan, mayoritas pelanggaran berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen administratif. Berikut adalah rincian jenis pelanggaran yang ditemukan:
Penyalahgunaan Izin Tinggal (61%): Sebanyak 214 kasus ditemukan di mana WNA menggunakan visa yang tidak sesuai dengan aktivitas aslinya (misalnya menggunakan visa wisata untuk bekerja).
Overstay: Sebanyak 24 kasus WNA yang tinggal melebihi batas waktu izin yang diberikan.
Investasi Fiktif: Ditemukan 17 kasus penanaman modal palsu yang hanya digunakan sebagai kedok untuk menetap di Indonesia.
Pelanggaran Administrasi Lainnya: Termasuk ketidakmampuan menunjukkan dokumen perjalanan (paspor) serta ketidaksesuaian alamat tinggal dengan data yang dilaporkan.
Mengapa WNA China Mendominasi?
Menanggapi tingginya angka pelanggaran oleh warga negara China, Hendarsam memberikan penjelasan berbasis data statistik. Menurutnya, hal ini berbanding lurus dengan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang memang paling banyak masuk ke Indonesia saat ini.
“Secara statistik, potensi pelanggaran akan seiring sejalan dengan jumlah populasi. Karena jumlah TKA asal Tiongkok di Indonesia adalah yang terbesar, maka secara kualitatif potensi jumlah pelanggarannya pun otomatis lebih tinggi dibanding negara lain,” jelasnya.
Langkah Tegas Terhadap Sektor Industri dan Tambang
Pemerintah memastikan tidak akan berhenti pada operasi ini saja. Fokus pengawasan ke depan akan diarahkan pada perusahaan-perusahaan di sektor industri dan pertambangan.
Hendarsam menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas korporasi yang sengaja mempekerjakan TKA tanpa klasifikasi dan perizinan yang sah. Langkah ini diambil bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga demi menjaga stabilitas keamanan nasional dan melindungi hak-hak tenaga kerja lokal.
“Kami akan memperkuat pengawasan di titik-titik industri besar. Ini adalah upaya nyata pemerintah dalam menciptakan ketertiban hukum di wilayah kedaulatan kita,” tutupnya.
