Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan penjelasan terkait tuduhan bahwa gangguan dari beberapa organisasi masyarakat (ormas) menjadi penyebab gagalnya investasi bernilai triliunan rupiah di Indonesia.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal BKPM, Riyatno, mengungkapkan bahwa pihaknya siap menjadi fasilitator untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang menghambat jalannya investasi di tanah air.
“Fungsi utama kami adalah mempermudah investor dalam mengatasi berbagai kendala yang mereka hadapi. Apabila ada hambatan yang timbul, termasuk yang terkait dengan ormas, kami akan bekerja keras untuk mencari solusi yang tepat,” ucap Riyatno dalam sebuah acara di Four Seasons Jakarta pada Senin (10/2).
Riyatno menambahkan, pihak BKPM akan segera mengambil langkah koordinatif dengan kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jika seorang investor menghadapi kesulitan, BKPM akan segera mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat untuk merumuskan solusi bersama.
“Jika ada investor yang melaporkan adanya masalah, kami akan langsung memanggil para pihak yang relevan, baik dari kementerian, lembaga pemerintah, maupun pemerintah daerah untuk berdiskusi bersama dan menemukan jalan keluar,” jelas Riyatno.
Terkait dengan isu gangguan yang diduga dilakukan oleh ormas, BKPM menegaskan bahwa semua permasalahan yang muncul akan ditangani dengan cara dialog terbuka dengan berbagai pihak terkait untuk mencari penyelesaian terbaik.
“Semua masalah yang muncul akan kami diskusikan dengan seluruh stakeholder. Jika memang ormas yang terlibat, kami akan mengadakan pertemuan dan berusaha mencari solusinya bersama-sama,” tambahnya.
Riyatno juga menegaskan bahwa BKPM memiliki tanggung jawab penuh dalam mengawal kelancaran investasi, dari proses awal hingga akhir. “Kami bertanggung jawab penuh dalam proses investasi, dari perencanaan hingga eksekusi. Apabila ada hambatan di tengah perjalanan, kami akan mencari jalan keluar untuk memastikan investasi tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.
Sebelumnya, Sanny Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), mengeluhkan tindakan “premanisme” yang dilakukan oleh beberapa ormas. Menurutnya, hal ini telah meresahkan industri dan menghambat kegiatan operasional di kawasan industri.
Sanny juga menyatakan bahwa banyak investor yang telah melaporkan masalah ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menceritakan beberapa pabrik di kawasan industri yang sempat disegel atau dikendalikan oleh ormas, bahkan menghalangi pengiriman barang dari pabrik karena meminta “jatah” terkait pembangunan atau kegiatan pabrik.
“Begitu ada informasi tentang lokasi pabrik, mereka sudah langsung datang dan meminta bagian mereka, terutama dalam hal limbah ekonomi. Mereka sudah siap menuntut bagian mereka begitu mengetahui lokasi investasi,” ujar Sanny
Sumber: www.gelanggangnews.com
