Perdebatan mengenai masa depan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia semakin intens. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tetap mempertahankan PLTU batu bara akan membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak hanya akan menghambat upaya pengurangan emisi karbon, tetapi juga membatasi potensi pembangunan pembangkit energi terbarukan dalam skala besar. Fabby juga menegaskan bahwa jika Indonesia tidak segera beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan, daya saing negara akan semakin menurun, terutama dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Selain itu, ia menambahkan bahwa keterlambatan dalam pembangunan sektor energi terbarukan akan berdampak negatif pada kemampuan Indonesia untuk menarik investasi asing, terutama di sektor manufaktur, teknologi digital, dan industri pengolahan lanjutan. Sektor-sektor inilah yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. IESR mendukung rencana Presiden Prabowo untuk menutup PLTU batu bara pada 2040 dan beralih sepenuhnya ke energi terbarukan pada 2050.
Berdasarkan hasil kajian IESR yang berjudul Financing Indonesia’s Coal Phase Out: A Just and Accelerated Retirement Pathway to Net-Zero, penghentian PLTU batu bara lebih awal dapat menghemat biaya besar, baik dari subsidi listrik maupun biaya kesehatan akibat polusi udara. Diperkirakan, penghematan ini mencapai sekitar 34,8 miliar dolar AS untuk subsidi listrik dan 61,3 miliar dolar AS untuk biaya kesehatan. Penghematan ini jauh lebih besar dibandingkan potensi kerugian dari penghentian pembangkit listrik, penutupan aset, serta kerugian yang terkait dengan sektor batu bara.
Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh semua pihak. Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, berpendapat bahwa memensiunkan PLTU batu bara terlalu cepat akan sangat merugikan ekonomi Indonesia. Hashim menegaskan bahwa menutup pembangkit listrik tenaga uap secara mendadak akan mengancam stabilitas ekonomi negara. Namun, ia memastikan bahwa setelah tahun 2040, tidak akan ada pembangunan PLTU batu bara baru, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan.
Dalam konteks ini, Indonesia harus menghadapi tantangan besar untuk memastikan bahwa transisi energi ini dilakukan dengan hati-hati. Pemerintah berusaha memastikan bahwa kebutuhan energi tetap tercukupi tanpa mengorbankan ekonomi, dengan berfokus pada pemanfaatan maksimal energi terbarukan.
Sumber; www.gelanggangnews.com
