Trump Kerahkan Ribuan Tentara dan Marinir ke Los Angeles, Tindakan Dicap Otoriter
GELANGGANG NEWS – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menuai kontroversi setelah memerintahkan pengerahan ribuan pasukan militer aktif dan Garda Nasional ke Los Angeles. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan gelombang demonstrasi besar terkait kebijakan imigrasi, yang oleh banyak pihak disebut sebagai bentuk kekuasaan otoriter.
Protes Imigrasi Meluas, Respons Federal Mengeras
Aksi demonstrasi bermula dari kemarahan publik atas operasi besar-besaran yang dilakukan oleh lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE). Ribuan imigran yang diduga tidak memiliki dokumen resmi ditangkap dalam waktu singkat, memicu reaksi keras dari komunitas Latin-Amerika dan kelompok pendukung hak asasi manusia di Los Angeles.
Ketegangan meningkat saat aparat menggunakan gas air mata dan tindakan represif terhadap demonstran, termasuk terhadap jurnalis dan relawan medis. Kerusuhan pecah di beberapa titik kota, memaksa pemerintah kota memberlakukan jam malam.
Pengerahan Militer Tanpa Persetujuan Negara Bagian
Pemerintahan Trump merespons dengan mengirim sekitar 4.000 personel Garda Nasional dan 700 marinir aktif ke Los Angeles. Yang menjadi sorotan adalah fakta bahwa pengerahan tersebut dilakukan tanpa permintaan atau persetujuan dari Gubernur California, Gavin Newsom.
Langkah sepihak ini langsung ditentang oleh Pemerintah Negara Bagian California. Newsom menyebutnya sebagai ancaman langsung terhadap otonomi negara bagian dan menyatakan bahwa negara bagian akan menggugat pemerintah federal atas tindakan tersebut di pengadilan federal.
Kekhawatiran Pelanggaran Konstitusi
Banyak pakar hukum menyatakan keprihatinan atas langkah ini. Mereka menilai tindakan Trump bisa bertentangan dengan Posse Comitatus Act, hukum federal yang secara khusus membatasi peran militer aktif dalam urusan penegakan hukum sipil.
Sejumlah veteran militer AS juga mengkritik langkah Trump, menyebutnya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuatan bersenjata untuk agenda politik. Organisasi seperti Veterans For Responsible Leadership menyebut pengerahan militer sebagai “tindakan yang tidak proporsional dan berbahaya.”
Reaksi Pemimpin Daerah dan Nasional
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, menyatakan bahwa pasukan lokal sebenarnya sudah cukup untuk menangani protes secara damai. Ia menilai pengerahan militer justru akan memperburuk situasi dan memancing lebih banyak bentrokan.
Puluhan wali kota di seluruh negara bagian California ikut menolak langkah federal ini, menyerukan kembalinya penyelesaian sipil dalam menghadapi protes sosial.
Sementara itu, sejumlah tokoh nasional dari Partai Demokrat, termasuk Senator Bernie Sanders dan Hakeem Jeffries, menyebut kebijakan ini sebagai bentuk nyata dari kecenderungan otoritarian Presiden Trump menjelang pemilihan umum.
Pernyataan Trump
Dalam pernyataannya, Trump membela keputusannya dengan menyebut bahwa “negara ini tidak bisa dikuasai oleh kerusuhan dan pelanggaran hukum.” Ia mengatakan pengiriman pasukan adalah upaya melindungi properti federal dan keamanan nasional.
Namun, ucapan Trump yang menyebut demonstran sebagai “pengacau dan penyusup” memicu kemarahan dari berbagai kelompok sipil dan media. Banyak yang menilai narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan hanya memperkeruh ketegangan.
Ketegangan Terus Meningkat
Hingga saat ini, lebih dari 400 orang ditangkap di Los Angeles dalam rangkaian protes, termasuk sejumlah wartawan. Beberapa aksi kekerasan terekam di media sosial, memperlihatkan pasukan militer yang bersenjata lengkap menghadapi demonstran yang sebagian besar tidak bersenjata.
Beberapa kota besar lain seperti Chicago, Seattle, dan New York juga dilaporkan mulai mengalami gelombang protes serupa, membuat banyak pihak khawatir bahwa langkah Trump bisa menjadi awal dari normalisasi militer dalam menangani isu sosial.
Baca berita lengkapnya di: https://gelanggangnews.com