Ruang Berita Terpercaya untuk Anda

Prabowo Akan Bertemu Pengusaha Penggilingan Padi untuk Bahas Harga Gabah

ByAdmin Gelanggang

Feb 4, 2025

Presiden Prabowo Subianto berencana untuk memanggil Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) guna membahas isu terkait penyerapan gabah kering panen (GKP). Langkah ini diambil setelah terungkap bahwa sejumlah penggilingan padi membeli gabah dengan harga di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah ditentukan, yaitu Rp 6.500 per kilogram.

Rencana tersebut diungkapkan Prabowo dalam rapat mendadak di Kementerian Pertanian pada hari Senin (3/2/2025). Dalam rapat tersebut, Ketua Umum Perpadi, Sutarto Ali Muso, turut hadir secara daring.

“Saya minta Pak Tarto untuk mencari waktu menghadap saya, kita akan diskusikan ini dengan hati-hati,” ujar Prabowo saat rapat berlangsung.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa harga gabah yang lebih rendah dari HPP tidak bisa diterima, meskipun alasan yang dikemukakan terkait kualitas gabah, seperti kadar air dan rendemen. Menurutnya, alasan-alasan tersebut tidak seharusnya merugikan para petani.

“Jangan terus-menerus menggunakan alasan kualitas, seperti kadar air dan rendemen, yang akhirnya merugikan petani kecil. Saya sudah lama hidup di Indonesia, dan saya tahu bagaimana cara-cara yang sering digunakan untuk mengorbankan petani. Kali ini pemerintah tidak akan tinggal diam,” tegas Prabowo.

Prabowo Akan Bertemu Pengusaha Penggilingan Padi untuk Bahas Harga Gabah

Jika penggilingan swasta masih tidak dapat memenuhi harga GKP yang telah ditetapkan, Prabowo menyarankan bahwa pemerintah akan membangun penggilingan sendiri. Dia menambahkan bahwa negara mampu untuk mendirikan ribuan penggilingan padi.

“Saya meminta perwakilan dari Perpadi untuk menghadap saya. Kita tidak bisa main-main dalam masalah ini. Jika perlu, pemerintah akan mengoperasikan penggilingan padi. Negara kita punya kekuatan, saya bisa mendirikan ribuan penggilingan padi,” tambahnya.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga harga yang adil bagi petani dan mengatasi ketidakadilan yang terjadi di pasar. Pemerintah bertekad untuk memastikan bahwa petani tidak terus-menerus dirugikan oleh praktik harga yang tidak sesuai.