JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) . Ternyata penyelidikan itu berkaitan dengan sejumlah layanan yang diterima jemaah haji asal Indonesia. “Jadi (penyelidikan berkaitan) layanannya. Kita lebih kepada bagaimana layanan jemaah haji,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Kamis (20/11/2025).
Setidaknya ada tiga layanan yang didalami yaitu penginapan jemaah haji, katering (makanan), hingga transportasi jemaah haji di Arab Saudi. Dalam pelaksanaannya, setiap negara melakukan tender untuk mendapatkan layanan-layanan terbaik selama melakukan ibadah haji. Hanya saja, Indonesia dinilai memiliki biaya yang lebih dibandingkan negara lain, namun diduga dengan layanan yang tidak sesuai.
“Masing-masing nawar nih, makin dekat ke Masjidilharam itu makin mahal (harga). Nah pertanyaannya, dengan biaya yang lebih mahal kenapa tempat tinggalnya lebih jauh?” kata Asep. “Bagaimana juga makanannya? Kenapa dengan biaya mahal kemudian menunya seperti apa?” sambungnya. Sebagai informasi, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi di BPKH. Penyelidikan ini berbeda dengan dugaan korupsi kuota haji. “Terpisah (korupsi kuota haji),” kata Asep, Rabu (12/11/2025). (*)