Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat daerah, termasuk mantan Bupati Situbondo, Karna Suswandi. Pemeriksaan ini dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagai bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Fokus Pemeriksaan
Menurut sumber internal KPK, Karna Suswandi diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk proyek infrastruktur yang digarap pada masa jabatannya. Meski belum ada penetapan tersangka, penyidik KPK berusaha menggali keterangan mengenai alur dana, mekanisme lelang proyek, hingga kemungkinan adanya aliran dana ke pihak tertentu.
Juru Bicara KPK menyatakan, “Pemeriksaan terhadap mantan Bupati Situbondo merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang sedang berjalan. Kami masih mendalami sejumlah fakta dan bukti yang terkait dengan perkara ini.”
Karna Suswandi Hadir dan Kooperatif
Karna Suswandi, yang akrab disapa Bung Karna, hadir memenuhi panggilan KPK dengan mengenakan kemeja putih. Ia tiba di Gedung KPK pada pagi hari dan langsung memasuki ruang pemeriksaan tanpa memberikan banyak komentar kepada awak media.
Saat ditanya mengenai substansi pemeriksaan, ia hanya menjawab singkat, “Saya datang untuk memenuhi panggilan KPK dan akan kooperatif menjelaskan apa yang diperlukan penyidik.”
Rekam Jejak Karna Suswandi
Karna Suswandi menjabat sebagai Bupati Situbondo periode 2021–2024. Dalam masa kepemimpinannya, ia dikenal mendorong program pembangunan infrastruktur desa serta peningkatan layanan publik. Namun, sejumlah kebijakan pengelolaan anggaran kemudian dipertanyakan oleh aparat penegak hukum, hingga akhirnya masuk dalam radar KPK.
Selain sebagai bupati, ia juga pernah berkarier di birokrasi Pemkab Situbondo dalam berbagai posisi, sehingga cukup memahami seluk-beluk tata kelola pemerintahan daerah.
Dukungan dan Kritikan Publik
Kasus pemeriksaan ini memicu beragam reaksi di masyarakat Situbondo. Sebagian mendukung langkah KPK untuk mengusut dugaan korupsi hingga tuntas, demi menciptakan pemerintahan daerah yang bersih. Namun ada juga pihak yang meminta agar publik tidak terburu-buru menghakimi sebelum ada keputusan hukum yang final.
Lembaga swadaya masyarakat antikorupsi menilai, pemeriksaan terhadap Karna Suswandi adalah momentum penting untuk memperbaiki tata kelola anggaran daerah. “KPK harus serius dan transparan. Situbondo membutuhkan kepemimpinan yang bebas dari praktik korupsi,” ujar salah satu aktivis lokal.
Konteks Penegakan Hukum
Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang diperiksa KPK dalam beberapa tahun terakhir. KPK menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pandang bulu dalam menindak dugaan korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Meski demikian, KPK juga menekankan bahwa pemeriksaan masih pada tahap pengumpulan keterangan. Penetapan tersangka baru akan dilakukan setelah ditemukan bukti kuat dan valid.
Kesimpulan
Pemeriksaan terhadap mantan Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menunjukkan komitmen KPK dalam menelusuri dugaan korupsi di daerah. Transparansi, akuntabilitas, serta keberanian untuk menghadirkan pejabat daerah dalam proses hukum menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Publik kini menunggu perkembangan lanjutan dari kasus ini, apakah akan berujung pada penetapan tersangka atau sekadar klarifikasi administratif.
Artikel ini dibuat khusus untuk Gelanggang News.
Selengkapnya kunjungi: www.gelanggangnews.com
