Jakarta, GELANGGANG NEWS – Polemik mengenai keterlibatan artis di dunia politik kembali mencuat setelah beberapa nama publik figur berhasil melenggang ke Senayan pada Pemilu 2024 lalu. Banyak pihak yang menyoroti kualitas kerja wakil rakyat, namun sejumlah pengamat menegaskan bahwa evaluasi kualitas DPR jangan hanya sasar artis. Semua anggota dewan, baik berlatar belakang artis, pengusaha, akademisi, maupun politisi senior, wajib mendapat penilaian yang sama.
Pernyataan tersebut muncul setelah berbagai kritik diarahkan secara khusus kepada anggota DPR yang berasal dari kalangan selebritas. Beberapa di antaranya dinilai kurang aktif dalam rapat-rapat penting. Meski demikian, pakar politik menilai kritik yang hanya menyasar artis bersifat diskriminatif. “Evaluasi kualitas DPR jangan hanya sasar artis, tetapi seluruh anggota harus diukur dengan standar kinerja yang sama,” ujar seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia.
Kritik Harus Menyeluruh
Evaluasi terhadap kinerja DPR sejatinya merupakan kebutuhan penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Menurut sejumlah lembaga pemantau parlemen, masih ada persoalan mendasar seperti rendahnya tingkat kehadiran, lemahnya fungsi legislasi, dan minimnya partisipasi dalam pembahasan anggaran. Oleh karena itu, evaluasi kualitas DPR jangan hanya sasar artis, tetapi harus menyasar semua anggota tanpa pandang bulu.
Publik juga diingatkan untuk tidak terjebak dalam stereotip. Sejumlah artis yang duduk di DPR terbukti mampu menunjukkan kinerja baik dengan aktif terlibat dalam perumusan kebijakan. Sementara itu, beberapa anggota DPR dari kalangan non-artis pun tak luput dari sorotan karena minim kontribusi.
Tanggung Jawab Kolektif
Dalam sistem demokrasi, DPR adalah lembaga kolektif yang bekerja secara bersama-sama. Setiap anggota, tanpa memandang latar belakang, memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Itulah sebabnya, evaluasi kualitas DPR jangan hanya sasar artis, melainkan perlu ditujukan kepada seluruh elemen yang terlibat di dalamnya.
Seorang anggota Komisi II DPR menyatakan bahwa perdebatan mengenai latar belakang anggota sebaiknya tidak lagi menjadi isu utama. Yang lebih penting adalah menilai sejauh mana kontribusi nyata para wakil rakyat terhadap kebutuhan masyarakat.
Peran Publik dan Media
Pengamat komunikasi politik menilai bahwa media memiliki peran penting dalam menyajikan informasi objektif terkait kinerja DPR. “Jangan hanya menyoroti artis, karena problem kinerja DPR lebih luas. Evaluasi kualitas DPR jangan hanya sasar artis, tapi harus menilai keaktifan, integritas, serta komitmen seluruh anggota,” katanya.
Selain itu, masyarakat juga berhak mendapatkan laporan kinerja yang transparan agar bisa menilai wakil rakyat secara objektif. Mekanisme evaluasi yang jelas akan membantu publik menentukan pilihan lebih tepat pada pemilu berikutnya.
Diskursus tentang artis di parlemen hendaknya tidak menutup mata terhadap persoalan mendasar DPR secara keseluruhan. Evaluasi kualitas DPR jangan hanya sasar artis, melainkan mencakup seluruh anggota agar reformasi lembaga legislatif berjalan ke arah yang lebih baik. Hanya dengan evaluasi menyeluruh, DPR dapat benar-benar menjadi representasi rakyat yang bekerja secara profesional.
Untuk berita politik terbaru lainnya, kunjungi www.gelanggangnews.com.