Jakarta – Fenomena naiknya harga beras kembali menjadi perhatian publik. Ironisnya, lonjakan ini terjadi justru di tengah pernyataan pemerintah bahwa cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman. Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan besar: apa sebenarnya yang menjadi pemicu terus ngegas harga beras di tengah ‘banjir’ cadangan?
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), per awal Agustus 2025, cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat mencapai lebih dari 1,8 juta ton. Angka tersebut bahkan sudah melebihi ambang batas stok ideal yang ditetapkan untuk stabilisasi harga.
Namun, harga beras di pasaran justru menunjukkan tren sebaliknya. Rata-rata harga beras medium menyentuh angka Rp13.200 per kilogram di tingkat eceran, dan terus merangkak naik di sejumlah daerah. Fakta ini memperkuat sorotan terhadap pemicu terus ngegas harga beras di tengah ‘banjir’ cadangan yang dinilai belum ditangani secara tuntas.
Distribusi dan Cuaca Jadi Sorotan
Menurut sejumlah pengamat, persoalan distribusi masih menjadi kendala utama. Kendati stok tersedia, proses penyaluran dari gudang ke pasar kerap terlambat, terutama di wilayah timur Indonesia. Selain itu, anomali cuaca yang berdampak pada masa panen turut menekan pasokan lokal dari petani.
“Masalah kita bukan hanya soal stok, tapi bagaimana stok itu bisa sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat. Jika tidak, maka wajar bila harga beras terus ngegas meski cadangan melimpah,” ujar Guntur Siregar, analis kebijakan pangan dari INDEF.
Beberapa kalangan juga menyebut bahwa distribusi yang terkonsentrasi di jalur tertentu memberi ruang bagi spekulan untuk memainkan harga, terutama ketika isu kelangkaan digoreng di pasar.
Intervensi Pemerintah Belum Maksimal
Meskipun pemerintah sudah menggelontorkan bantuan pangan dan melakukan operasi pasar, efeknya masih terbatas. Realisasi penyaluran beras murah belum merata di seluruh daerah, membuat disparitas harga semakin nyata antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Kondisi ini semakin memperjelas pemicu terus ngegas harga beras di tengah ‘banjir’ cadangan, terutama karena instrumen intervensi belum menjangkau semua titik rawan kenaikan harga.
“Jika harga terus naik saat cadangan aman, berarti ada yang salah dalam sistem tata niaga. Ini perlu dibenahi,” tambah Guntur.
Solusi Jangka Panjang Diperlukan
Pemerintah diminta untuk tidak hanya mengandalkan intervensi jangka pendek, tetapi juga memperkuat rantai pasok, transparansi data stok, dan peran Bulog sebagai stabilisator. Selain itu, pengawasan terhadap praktik penimbunan juga harus diperketat.
Sebagai negara agraris, kondisi ini semestinya tidak terjadi secara berulang. Mengingat harga beras adalah indikator utama stabilitas pangan nasional, maka penyelesaian terhadap pemicu terus ngegas harga beras di tengah ‘banjir’ cadangan harus menjadi prioritas lintas sektor.
Untuk informasi dan analisis terbaru seputar isu pangan nasional, kunjungi GELANGGANG NEWS di www.gelanggangnews.com.