Gelanggang News — Kabar menggembirakan datang dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia mengalami penurunan per Maret 2025. Dalam laporan terbarunya, jumlah penduduk miskin di tanah air menurun menjadi 23,85 juta jiwa, atau sekitar 8,47 persen dari total populasi. Ini berarti lebih dari 210 ribu orang berhasil keluar dari jerat kemiskinan hanya dalam kurun waktu enam bulan terakhir, dibandingkan dengan data September 2024.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (25/7), menyatakan bahwa penurunan tersebut melanjutkan tren positif sejak Maret 2023, meski sempat terhenti pada periode 2022.
“Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 turun 0,2 juta dari September 2024. Angkanya kini berada di 8,47 persen. Ini menunjukkan arah yang baik,” ujar Ateng.
Namun, BPS juga menyoroti bahwa ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan. Persentase kemiskinan di desa tetap lebih tinggi dibandingkan kota. Pada periode Maret 2025, kemiskinan di desa tercatat 11,03 persen, sementara di kota hanya 6,73 persen. Meskipun demikian, desa justru menunjukkan perbaikan signifikan, dengan penurunan sebesar 0,31 persen, sedangkan kota mengalami kenaikan tipis 0,07 persen.
Dalam kesempatan yang sama, BPS mengumumkan garis kemiskinan terbaru sebesar Rp609.160 per orang per bulan, naik 2,34 persen dari September tahun lalu. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan biaya kebutuhan hidup dasar.
Selain itu, BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun ke level 4,76 persen, angka terendah sejak krisis moneter 1998. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menciptakan sekitar 3,59 juta lapangan kerja baru.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyinggung capaian ini dalam pernyataannya pada 20 Juli lalu. Ia menyampaikan bahwa laporan BPS memperlihatkan penurunan nyata pada angka kemiskinan dan pengangguran.
“Kepala BPS melapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan juga menurun. Ini bukan saya yang ngomong, tapi BPS,” kata Prabowo.
Meski sempat terjadi keterlambatan dalam rilis data—yang seharusnya diumumkan pada 15 Juli—BPS menegaskan bahwa penundaan dilakukan demi memastikan akurasi dan kualitas data yang disampaikan.
Untuk update informasi ekonomi terkini dan isu pembangunan nasional lainnya, terus ikuti berita-berita selengkapnya di www.gelanggangnews.com.