Jakarta – Unjuk rasa di DPR memanas, terdorong isu tunjangan legislator yang dianggap tidak masuk akal oleh sebagian besar masyarakat. Ribuan mahasiswa dan aktivis berkumpul di depan Gedung DPR/MPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025, untuk menyuarakan kekecewaan atas pemberian tunjangan hunian bagi anggota legislatif yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan.
Aksi yang semula berlangsung damai berubah menjadi tegang ketika demonstran mulai mendorong barikade polisi. Aparat kepolisian pun merespons dengan semprotan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Beberapa kendaraan roda dua di sekitar lokasi dilaporkan terbakar, sementara sejumlah mahasiswa mengalami luka ringan akibat bentrokan.
Isu utama yang memicu unjuk rasa di DPR memanas, terdorong isu tunjangan legislator adalah kebijakan baru yang mengatur pemberian tunjangan tempat tinggal sebesar Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR, termasuk mereka yang sudah memiliki rumah pribadi di Jakarta. Kebijakan ini dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang tengah tertekan akibat kenaikan harga bahan pokok dan tingkat pengangguran yang tinggi.
“Kami tidak menolak adanya tunjangan, tapi nominalnya sangat tidak masuk akal, terutama di tengah kondisi negara yang sedang berhemat,” kata Rifky Ananda, salah satu koordinator aksi dari aliansi Mahasiswa Bergerak. Ia menambahkan bahwa demonstrasi ini akan terus digelar hingga DPR mencabut kebijakan tersebut.
Dalam keterangannya, Sekretariat Jenderal DPR menjelaskan bahwa tunjangan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian fasilitas kerja anggota dewan. Namun, penjelasan itu tidak meredam kemarahan publik, terutama di media sosial yang sejak pekan lalu ramai membahas isu ini.
Beberapa pengamat politik menyebut bahwa unjuk rasa di DPR memanas, terdorong isu tunjangan legislator, bisa menjadi titik balik kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. “Ketika rakyat harus berhemat dan hidup pas-pasan, sementara wakilnya mendapatkan fasilitas mewah, ketimpangan ini berpotensi menimbulkan krisis legitimasi,” ujar politolog dari UIN Jakarta, Dr. Lutfhi Maulana.
Sejumlah fraksi di DPR mulai menyuarakan perlunya evaluasi terhadap kebijakan tunjangan tersebut. Beberapa anggota DPR bahkan menyatakan kesiapan mereka untuk menolak menerima tunjangan tambahan jika hal itu menimbulkan keresahan di masyarakat.
Dalam konteks demokrasi, unjuk rasa di DPR memanas, terdorong isu tunjangan legislator mencerminkan peran penting masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik. Aksi ini juga menjadi pengingat bahwa transparansi dan empati terhadap kondisi rakyat adalah elemen penting dalam membangun kepercayaan.
Pihak keamanan masih berjaga di sekitar kompleks parlemen, mengantisipasi kemungkinan lanjutan aksi demonstrasi dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah pun diharapkan segera merespons isu ini secara terbuka dan bijak.
Untuk berita politik dan perkembangan terbaru lainnya, kunjungi www.gelanggangnews.com.
