Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mencegah potensi kecurangan atau fraud. Program yang menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto ini membutuhkan anggaran besar mencapai Rp 25 triliun per bulan atau sekitar Rp 300 triliun per tahun dengan total penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang.
“Anggaran sebesar itu bukan jumlah yang kecil, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka dan dikawal ketat untuk mencegah penyimpangan,” ujar Irma saat dikonfirmasi pada Selasa (4/3/2025).
Irma juga menyoroti pentingnya pengawasan kualitas dan variasi menu dalam program MBG. Aspek kebersihan, nilai gizi, dan mekanisme pendistribusian makanan perlu mendapat perhatian khusus, terutama dengan sistem dapur umum yang melayani hingga 3.000 paket makanan per lokasi.
“Penyedia katering yang kurang berpengalaman dan minim pengawasan berpotensi menyebabkan makanan cepat basi, sehingga pengontrolan mutu sangat diperlukan,” tambahnya.
Saat ini, Komisi IX DPR RI masih membahas formula terbaik agar pelaksanaan MBG dapat memenuhi standar kualitas serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan akan dialokasikan mulai September hingga Desember 2025. Saat ini, program MBG baru menjangkau 3 juta penerima dengan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan.
Dadan memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan Rp 71 triliun untuk mendukung program ini di tahun 2025, dengan tambahan anggaran yang diusulkan seiring peningkatan jumlah penerima manfaat.
sumber: https://gelanggangnews.com/
