Ruteng – Sidang kode etik terhadap seorang anggota Polres Manggarai yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap Pemimpin Redaksi Floresa, Herry Kabut, ditunda akibat kendala transportasi.
Semula, sidang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (20/2) di Polres Manggarai. Namun, tim Propam Polda NTT yang bertugas menggelar persidangan tidak dapat berangkat ke Ruteng karena tidak mendapatkan tiket penerbangan dari Kupang.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, mengonfirmasi penundaan ini. “Benar, sidang etik harus ditunda karena terkendala jadwal penerbangan. Kami masih menunggu kepastian jadwal agar bisa segera melanjutkan proses ini,” ujar Henry, Jumat (21/2).
Kapolres Manggarai, AKBP Edwin Saleh, juga membenarkan adanya penundaan tersebut. “Iya, sidang terpaksa diundur,” ujarnya.
Sidang ini berkaitan dengan dugaan kekerasan yang dialami Herry Kabut ketika sedang meliput aksi demonstrasi masyarakat adat di Poco Leok, Manggarai. Peristiwa itu terjadi di lokasi proyek strategis nasional (PSN), di mana anggota kepolisian diduga melakukan tindakan represif terhadap jurnalis.
Kuasa hukum korban, Ferdinansa Jufanio Buba, menegaskan bahwa aparat kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran etik harus menerima sanksi tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Kasus ini merupakan ujian bagi Polri dalam menegakkan disiplin di tubuh institusinya. Jika dibiarkan tanpa hukuman yang maksimal, kejadian serupa bisa berulang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ferdinansa menyatakan bahwa kliennya memiliki bukti kuat berupa luka fisik dan kesaksian dari sejumlah orang di lokasi kejadian. Oleh karena itu, ia meminta aparat kepolisian untuk segera menindaklanjuti kasus ini tanpa ada alasan yang menghambat proses hukum.
Hingga saat ini, jadwal baru untuk sidang etik masih menunggu kepastian terkait ketersediaan penerbangan dari Kupang ke Ruteng.
Sumber: www.gelanggangnews.com