GELANGGANG NEWS – Pemerintah Kabupaten Bone akhirnya memutuskan untuk menunda kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setelah sempat terjadi ketegangan di depan kantor bupati. Sempat ricuh hingga dikepung massa, Pemkab Bone tunda kenaikan PBB usai aksi demonstrasi warga yang menilai kebijakan tersebut memberatkan rakyat.
Aksi protes terjadi pada Selasa, 19 Agustus 2025, saat ratusan warga dan perwakilan petani mendatangi Kantor Bupati Bone. Mereka menuntut agar kebijakan kenaikan tarif PBB yang telah diumumkan beberapa waktu sebelumnya segera dibatalkan. Situasi sempat memanas dan nyaris tak terkendali, hingga aparat keamanan turun tangan untuk mengamankan lokasi.
Dalam suasana yang sempat ricuh hingga dikepung massa, Pemkab Bone akhirnya memilih langkah kompromi. Bupati Bone, dalam pernyataan resminya, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menunda kenaikan PBB hingga waktu yang belum ditentukan. Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas sosial dan memberikan ruang untuk evaluasi kebijakan lebih lanjut.
Sempat ricuh hingga dikepung massa, Pemkab Bone tunda kenaikan PBB menjadi sorotan publik, terutama karena sebelumnya pemerintah daerah dinilai kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Banyak warga mengaku terkejut ketika menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dengan angka yang jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.
Kebijakan kenaikan PBB ini awalnya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, sebagian warga—terutama dari sektor pertanian dan perkebunan—merasa bahwa kebijakan ini tidak adil di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil pasca pandemi. Beberapa di antaranya menyatakan bahwa nilai pajak yang naik hingga dua kali lipat tidak masuk akal dan justru menambah beban hidup.
Dalam proses negosiasi yang berlangsung antara massa aksi dan pejabat Pemkab, disepakati bahwa tim evaluasi akan dibentuk untuk mengkaji kembali besaran kenaikan tarif. Pemerintah juga akan melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga independen dalam diskusi mendalam mengenai landasan perhitungan tarif PBB ke depan.
Keputusan bahwa Pemkab Bone tunda kenaikan PBB setelah sempat ricuh hingga dikepung massa dinilai sebagai langkah bijak. Beberapa pengamat kebijakan publik menyebutkan bahwa pendekatan partisipatif harus diutamakan dalam pengambilan keputusan fiskal daerah, terutama yang berdampak langsung pada rakyat kecil.
Dengan penundaan ini, masyarakat berharap akan ada kejelasan mekanisme tarif baru yang lebih adil dan transparan. Selain itu, warga meminta agar Pemkab Bone memperbaiki sistem komunikasi publiknya agar kebijakan yang sensitif tidak lagi menimbulkan kegaduhan serupa.
Untuk perkembangan berita terbaru dan isu kebijakan daerah lainnya, simak terus di www.gelanggangnews.com.
