GelanggangNews (Utama) – Jakarta – Rencana aksi demonstrasi berskala besar di Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026 mendatang menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah sejumlah kelompok masyarakat dan aliansi mahasiswa menyerukan mobilisasi massa ke ibu kota.
Sejumlah kelompok dari berbagai daerah akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 27 Agustus 2026. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dari Jawa Tengah menjadi salah satu penggerak utama dengan tuntutan agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, menyatakan telah menyiapkan 500 tiket keberangkatan untuk massa yang berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan seperti tukang becak, buruh, kuli, dan sopir.
Selain AMPB, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil juga akan turun ke jalan dengan mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia. Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel memperkirakan sekitar 1.000 orang akan bergabung dalam aksi yang dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB. Mereka menuntut dialog langsung dengan pimpinan DPR RI terkait 10 Tuntutan Rakyat dan mengancam akan menggelar aksi lebih masif jika diabaikan.
Polda Metro Jaya mengonfirmasi telah menerima surat pemberitahuan dari dua kelompok yang akan melakukan aksi di kawasan DPR RI, yakni DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memastikan kondisi Jakarta tetap aman dan kondusif menjelang demo. Kepolisian akan menyiapkan pengamanan dan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian aspirasi tersebut serta melakukan rekayasa lalu lintas sesuai situasi di lapangan.
Di media sosial, muncul beragam respons terhadap rencana aksi 27 Agustus 2026. Sebagian pengguna mempertanyakan pola penyebaran narasi dan munculnya dugaan dukungan dari akun-akun yang dianggap memiliki karakteristik buzzer. Sementara itu, beberapa organisasi seperti PP KAMMI dan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al-Washliyah DKI Jakarta mengingatkan agar aksi tidak berubah menjadi tindakan konfrontatif yang dapat mengganggu ketertiban umum. Pengendara yang akan melintas di sekitar Gedung DPR dan kawasan Senayan disarankan mencari rute alternatif dan memantau informasi lalu lintas melalui kanal resmi kepolisian.
