Jakarta, 21 Mei 2025 – Pemerintah bergerak cepat menyikapi gelombang protes para pengemudi ojek online (ojol) yang terjadi di berbagai daerah. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi langsung memanggil sejumlah perusahaan aplikator untuk melakukan pertemuan tertutup, membahas tuntutan para mitra driver yang kian meluas.
Aksi unjuk rasa besar yang digelar pada Selasa (20/5) di Jakarta dan beberapa kota lainnya menjadi puncak akumulasi keluhan para driver, terutama soal sistem kemitraan dan pembagian tarif yang dinilai merugikan.
📣 Lima Tuntutan Utama Ojol
Dalam aksi damai yang berlangsung di sekitar kawasan Patung Kuda hingga depan kantor Kemenhub, perwakilan komunitas ojol menyampaikan lima tuntutan utama:
Penurunan potongan komisi aplikator menjadi maksimal 10%.
Revisi skema tarif, khususnya untuk layanan penumpang dan pengiriman.
Penghapusan fitur-fitur “hemat”, “slot”, dan “prioritas” yang dianggap tidak adil.
Status hukum pengemudi yang jelas, bukan hanya sebagai mitra informal.
Sanksi tegas terhadap aplikator yang tidak mematuhi ketentuan pemerintah.
🤝 Pemerintah Buka Ruang Dialog
Menhub melalui Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyatakan pihaknya membuka ruang dialog selebar-lebarnya dengan para pengemudi ojol. Audiensi yang dilakukan bersama perwakilan massa dan lembaga terkait juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
“Semua aspirasi telah kami catat dan akan kami bahas bersama kementerian dan lembaga lain yang memiliki kewenangan,” ujar Aan.
🏛️ Akan Dibahas Bersama DPR
Rangkaian pertemuan ini rencananya akan berlanjut dalam rapat dengar pendapat di Komisi V DPR RI, yang akan mempertemukan pemerintah, perwakilan aplikator, serta para pengemudi untuk mencari solusi jangka panjang dan berkeadilan.
📌 Pantau terus isu transportasi daring dan kebijakan pemerintah lainnya hanya di:
🌐 https://gelanggangnews.com
