GelanggangNews – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikap pemerintah yang menolak usulan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) karyawan sebagai cara tambahan pembiayaan negara. Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat memberi keterangan kepada media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
IMF dalam sejumlah kajiannya menyertakan simulasi kenaikan bertahap tarif PPh Pasal 21 sebagai salah satu opsi untuk membantu menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta mendukung peningkatan belanja investasi publik jangka panjang. Namun menurut Purbaya, saran tersebut bersifat ilustratif dan bukan rekomendasi yang wajib diikuti pemerintah Indonesia.
Purbaya mengatakan pemerintah tidak akan mengubah struktur tarif pajak sebelum ekonomi nasional benar-benar kuat. Ia menilai menaikkan tarif PPh karyawan di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi yang belum stabil berpotensi membebani daya beli masyarakat dan menghambat pemulihan ekonomi. “Sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak,” ujar Purbaya.
Alih-alih menaikkan tarif, Purbaya menekankan strategi lain untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa menambah beban wajib pajak. Kebijakan pemerintah saat ini fokus pada perluasan basis pajak, perbaikan kepatuhan, penutupan kebocoran penerimaan, serta upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi — sehingga otomatis mendorong penerimaan pajak meningkat.
Purbaya juga menggarisbawahi bahwa menjaga defisit tetap terkendali penting, namun tidak dengan cara langsung menaikkan tarif pajak karyawan saat ini. Pendekatan yang dipilih pemerintah adalah mempertahankan stabilitas ekonomi dan memberi ruang bagi konsumsi serta investasi domestik untuk terus tumbuh.
Ikuti perkembangan terbaru kebijakan fiskal, pernyataan pemerintah, dan dinamika ekonomi nasional hanya di Gelanggang News: https://gelanggangnews.com/