Pada 6 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto akan melantik sekitar 270 kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024, yang hasilnya tidak tengah dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Rencana pelantikan ini telah disepakati dalam rapat antara Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan pihak penyelenggara pemilu.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pelantikan serentak ini akan menjadi sebuah momen bersejarah bagi Indonesia. “Ini adalah yang pertama kalinya dalam sejarah, pelantikan kepala daerah dilakukan oleh presiden secara bersamaan, bukan hanya pilkadanya yang serentak, tetapi pelantikannya juga,” ungkap Rifqinizamy setelah rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (22/1).
Selain itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa setelah pelantikan, kepala daerah yang terpilih akan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Retreat ini diperkirakan akan berlangsung lebih dari seminggu, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai program pemerintah pusat.
“Materi yang akan dibahas sangat lengkap dan terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis yang sedang berjalan, seperti ketahanan pangan dan lainnya. Maka, retreat ini diperkirakan berlangsung lebih dari tujuh hari,” kata Bima Arya di Istana Kepresidenan pada Rabu (22/1).
Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan pentingnya retreat ini untuk menyelaraskan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah. Meski demikian, Yusril belum memberikan kepastian mengenai tanggal dan lokasi pasti pelaksanaan retreat tersebut.
“Presiden ingin para kepala daerah ini dikumpulkan di Magelang untuk membahas secara bersama-sama program pembangunan yang akan datang, seperti yang dilakukan dengan para menteri dan pejabat sebelumnya,” jelas Yusril di Istana Kepresidenan pada Jumat (10/1).
Dengan adanya pelantikan serentak ini, diharapkan ada harmonisasi yang lebih baik antara kebijakan pusat dan daerah untuk mendorong kemajuan pembangunan Indonesia.
Sumber: www.gelanggangnews.com
