Gelanggangnews – Jakarta – Pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru dengan Bareskrim Polri resmi meningkatkan penanganan perkara dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan.
Bareskrim Polri resmi meningkatkan penanganan perkara dugaan tindak pidana makar yang berkembang dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan. Langkah ini membuka peluang penyidik menelusuri lebih jauh dugaan adanya upaya menggulingkan pemerintahan atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugasnya.
Di sisi lain, penanganan kasus penyadapan ilegal yang telah menjerat empat jenderal Polri terus bergulir. Setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), kini giliran Irjen Eko Hadi Santoso yang dipecat melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada 17 November 2026. Sementara itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan.
Bareskrim telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pihak lain termasuk pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, jurnalis, hingga aktivis.
Komisi III DPR menargetkan pembahasan RUU Penyadapan rampung sebelum akhir tahun 2026 untuk memberikan kepastian hukum yang jelas. Peningkatan perkara ke tahap penyidikan tidak otomatis membuat empat tersangka penyadapan ilegal berstatus tersangka makar, namun penyidik terus mendalami dugaan pemufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan makar.













