Makro  

Prabowo Minta Sri Mulyani Fokus Belanja Prioritas dan Reformasi Penerimaan Negara

Jakarta, Gelanggang News – Presiden Prabowo Subianto mendorong agar reformasi penerimaan negara terus dilanjutkan dan belanja negara 2026 difokuskan pada program-program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat. Arahan itu disampaikan usai rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan DPR, yang dilaporkan ke Presiden di Jakarta pada Senin (22/7/2025).

“Reform di sisi penerimaan negara tetap dilanjutkan agar kita memperoleh penerimaan yang cukup. Sementara belanja diarahkan untuk program-program penting,” kata Sri Mulyani, dikutip dari konferensi pers (23/7/2025).

Selain mendorong optimalisasi penerimaan negara, Prabowo juga menekankan pentingnya deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha dan investasi nasional. Tujuannya adalah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada APBN, melainkan bisa berkembang lebih mandiri.

“Fokusnya adalah perbaikan regulasi supaya dunia usaha, investasi, dan perdagangan makin mudah berkembang, termasuk dari sisi tata kelola,” tambah Menkeu.

Prioritas APBN 2026: MBG hingga Kemendiktisaintek

Dalam penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN 2026, Presiden Prabowo menetapkan beberapa program utama, antara lain:

  • Makan Bergizi Gratis (MBG)

  • Sekolah Rakyat (SR)

  • Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih

  • Ketahanan pangan

  • Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan madrasah

  • Penguatan sekolah digital

  • Program prioritas Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek)

Prabowo juga menegaskan pentingnya menjaga defisit fiskal tetap sehat agar tetap memberi ruang kebijakan counter-cyclical dan menjaga kepercayaan pasar (market confidence).


Asumsi Makro dan Postur Fiskal APBN 2026

Dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR pada hari yang sama, pemerintah dan legislatif menyepakati beberapa indikator utama untuk Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026, di antaranya:

Asumsi Makro:

  • Pertumbuhan ekonomi: 5,2–5,8%

  • Inflasi: 1,5–3,4%

  • Nilai tukar: Rp16.500–Rp16.900/USD

  • Harga minyak mentah Indonesia (ICP): USD 60–80/barel

  • Lifting minyak: 605–620 ribu barel/hari

  • Lifting gas: 953–1.017 ribu barel/hari

Indikator Sosial:

  • Kemiskinan ekstrem: 0–0,5%

  • Rasio gini: 0,377–0,380

  • Pengangguran terbuka: 4,44–4,96%

  • Penciptaan lapangan kerja formal: 37,95%

Postur Fiskal:

  • Pendapatan negara: 11,71–12,31% PDB

  • Belanja negara: 14,19–14,83% PDB

  • Defisit anggaran: 2,48–2,53%

  • Keseimbangan primer: 0,18–0,22%

  • Pembiayaan: 2,48–2,53%


📌 Ikuti perkembangan kebijakan fiskal dan reformasi pajak nasional hanya di www.gelanggangnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *