Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengungkapkan alasan dibalik kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkannya, yang bertujuan untuk mengarahkan lebih banyak dana negara pada program makanan bergizi gratis serta perbaikan kondisi sekolah-sekolah di Indonesia. Pernyataan ini ia sampaikan pada acara pembukaan Kongres Muslimat NU yang digelar di Jawa Timur, pada Senin (10/2).
Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan penghematan anggaran ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak perlu, termasuk pemborosan dan dugaan penyalahgunaan anggaran. “Saya ingin menekan pengeluaran yang tidak bermanfaat dan memastikan setiap rupiah digunakan demi kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo dengan tegas.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa kalangan birokrasi menentang langkah tersebut, meskipun Prabowo menegaskan bahwa penghematan ini penting agar dana yang ada bisa lebih difokuskan untuk kepentingan masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesejahteraan. “Beberapa pihak menentang kebijakan ini, merasa mereka kebal atau memiliki kekuasaan tersendiri. Namun, uang negara harus digunakan untuk kebutuhan rakyat, seperti memberi makan anak-anak Indonesia dan memperbaiki sekolah-sekolah yang membutuhkan perhatian,” jelasnya.
Prabowo juga menyoroti masalah mendasar dalam sistem pendidikan Indonesia. Dari 330 ribu sekolah yang tersebar di seluruh wilayah, anggaran yang ada hanya mencakup perbaikan sekitar 20 ribu sekolah saja. “Guru-guru, terutama ibu-ibu yang mengajar, apakah kondisi sekolah-sekolah di Indonesia sudah baik? Apakah perbaikan itu sangat diperlukan? Anggaran yang kita miliki saat ini tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut,” tambahnya.
Untuk itu, Prabowo bertekad untuk memangkas anggaran yang tidak terlalu penting, seperti perjalanan dinas, termasuk perjalanan luar negeri bagi pejabat negara. Bahkan, ia menyarankan agar tidak ada pejabat yang bepergian ke luar negeri kecuali untuk kepentingan negara. “Jika ingin jalan-jalan, sebaiknya gunakan uang pribadi. Jangan biarkan anggaran negara dipakai untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan tugas negara,” tegas Prabowo.
Di sisi lain, meskipun menerapkan kebijakan penghematan, Prabowo juga menjelaskan bahwa dirinya beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Kunjungan tersebut, menurutnya, adalah bagian dari upaya untuk mengamankan kepentingan nasional dalam forum-forum internasional yang penting. “Sebagai kepala negara, saya diundang untuk menghadiri konferensi internasional yang sangat strategis, di mana saya mewakili Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan bangsa,” katanya.
Prabowo juga menyampaikan kritik terhadap kebiasaan studi banding yang dilakukan oleh sejumlah pejabat, yang memilih negara seperti Australia untuk belajar soal penanggulangan kemiskinan. “Studi banding untuk mengatasi kemiskinan ke Australia, yang merupakan salah satu negara terkaya di dunia, rasanya kurang tepat. Belajar dari negara dengan kondisi yang jauh berbeda itu tidak relevan,” ujarnya dengan nada heran.
Kebijakan efisiensi anggaran ini tercatat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menargetkan penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp256,1 triliun akan berasal dari belanja kementerian/lembaga, sementara Rp50,59 triliun akan diperoleh dari dana transfer ke daerah.
Sumber: www.gelanggangnews.com