Raja Ampat, 11 Juni 2025 – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini disebut sebagai respons langsung atas protes masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil yang khawatir akan kerusakan ekosistem di kawasan laut paling kaya biodiversitas di dunia.
Empat perusahaan yang izinnya resmi dicabut oleh pemerintah adalah:
PT Anugerah Surya Pratama
PT Nurham
PT Mulia Raymond Perkasa
PT Kawei Sejahtera Mining
Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai gagal memenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta tidak memegang kuota produksi. Selain itu, wilayah konsesi mereka berada di zona sensitif ekologi yang termasuk dalam kawasan UNESCO Global Geopark Raja Ampat.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan kementerian teknis lainnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir aktivitas tambang di pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi.
Meski empat IUP telah dicabut, satu perusahaan tambang masih diperbolehkan beroperasi, yaitu PT Gag Nikel, anak usaha dari BUMN PT Antam. Alasannya, lokasi operasinya berada di luar kawasan geopark dan dinilai telah memenuhi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun, operasional perusahaan tersebut tetap menuai sorotan karena berada di Pulau Gag yang juga memiliki ekosistem sensitif.
Berbagai kelompok masyarakat sipil dan aktivis lingkungan menilai langkah pemerintah ini masih setengah hati. Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa selama masih ada aktivitas tambang di Pulau Gag, potensi kerusakan lingkungan belum sepenuhnya hilang.
Laporan lingkungan juga menunjukkan bahwa pembukaan lahan tambang telah menyebabkan hilangnya ratusan hektar hutan dan peningkatan sedimentasi di perairan sekitar.
Ikuti perkembangan terbaru dan analisis mendalamnya hanya di: https://gelanggangnews.com/