Jakarta — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemerataan listrik hingga ke pelosok negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, untuk mencapai target listrik 100 persen di seluruh Indonesia, dibutuhkan dana besar yang mencapai Rp64 triliun.
Saat ini, rasio elektrifikasi nasional memang sudah cukup tinggi, yakni di atas 99 persen. Namun, masih terdapat sejumlah wilayah terpencil, terutama di Indonesia bagian timur, yang belum sepenuhnya menikmati akses listrik. Untuk itu, program strategis nasional diarahkan guna memastikan Prabowo bisa listriki Indonesia 100 persen pada periode pemerintahannya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan bahwa dana Rp64 triliun tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jaringan listrik, pembangkit energi terbarukan, serta penyediaan listrik berbasis energi bersih di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Pemerintah juga tengah menyiapkan skema kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta agar pembiayaan bisa lebih efektif.
“Anggaran ini tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk memastikan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) bisa menikmati listrik secara berkelanjutan,” kata Arifin dalam keterangannya.
Target Prabowo butuh Rp64 T untuk bisa listriki Indonesia 100 persen menjadi tantangan besar, mengingat masih terdapat ribuan desa di kawasan Papua, Maluku, hingga Nusa Tenggara yang belum terhubung dengan jaringan listrik PLN. Sebagian wilayah bahkan masih mengandalkan genset dengan biaya operasional yang tinggi.
Pemerintah menyatakan akan memprioritaskan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) untuk melistriki daerah terpencil. Tenaga surya, mikrohidro, dan biomassa dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dibanding menarik jaringan listrik dari pusat kota. Selain ramah lingkungan, penggunaan EBT juga mendukung agenda transisi energi nasional.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung program ini dengan membangun infrastruktur sesuai kebutuhan. “Kami akan memastikan akses listrik tersedia bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dukungan pendanaan Rp64 triliun, kami optimis target ini bisa dicapai,” ujarnya.
Meski begitu, para pengamat energi menilai pendanaan sebesar Rp64 triliun perlu diiringi dengan pengawasan ketat. Hal ini untuk memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif dan tidak terjadi kebocoran anggaran. Transparansi dan akuntabilitas diyakini menjadi kunci agar program Prabowo butuh Rp64 T untuk bisa listriki Indonesia 100 persen benar-benar terwujud.
Selain manfaat ekonomi, pemerataan listrik juga diyakini akan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta mendorong pertumbuhan industri lokal di daerah. Dengan adanya listrik, aktivitas masyarakat bisa berjalan lebih produktif dan membuka peluang usaha baru.
Target ambisius ini sejalan dengan janji kampanye Prabowo yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika berhasil diwujudkan, capaian Prabowo bisa listriki Indonesia 100 persen akan menjadi tonggak sejarah penting dalam pemerataan pembangunan nasional.
Informasi lebih lengkap tentang perkembangan program ini dapat diikuti melalui portal resmi www.gelanggangnews.com.