Bangkok – Pada 29 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi Thailand resmi mencopot jabatan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra karena dugaan pelanggaran etik serius. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa PM Thailand Paetongtarn dicopot karena langgar etik, ini 2 calon penggantinya menjadi sorotan utama dalam dinamika politik pascaperistiwa itu.
Keputusan yang diambil melalui putusan 6–3 ini menyatakan bahwa Paetongtarn telah menempatkan kepentingan pribadi di atas nasional setelah percakapan telepon pribadi dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, terbocor. Dalam percakapan tersebut, ia terlihat menunjukkan sikap yang dinilai merusak kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah—oleh karena itu PM Thailand Paetongtarn dicopot karena langgar etik, ini 2 calon penggantinya menjadi berita utama di kalangan politisi dan masyarakat.
Pasca pemecatan, jabatan premiership sementara diemban oleh Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai hingga parlemen memilih pengganti secara resmi. Sorotan utama kini tertuju pada dua tokoh yang mencuat sebagai kandidat kuat. Pertama adalah Anutin Charnvirakul, pemimpin Partai Bhumjaithai, yang memiliki jaringan kuat dan dukungan dari beberapa elemen konservatif. Kedua adalah Prayuth Chan-ocha, mantan premiér dan figur militer senior yang dinilai bisa membawa kestabilan dalam situasi yang sulit.
Kondisi ini digambarkan sebagai situasi di mana PM Thailand Paetongtarn dicopot karena langgar etik, ini 2 calon penggantinya menjadi fokus diskusi politik, karena dukungan publik terhadap Partai Pheu Thai dan fragilitas koalisinya semakin menurun.
Meski demikian, masih terbuka kemungkinan munculnya kandidat lain dari Pheu Thai seperti Chaikasem Nitisiri, mantan jaksa agung yang disebut-sebut masih memiliki peluang, meskipun dengan pengalaman pemerintahan yang terbatas.
Sorotan atas pemecatan ini juga mempertegas pola panjang sejarah intervensi lembaga hukum atau militer dalam proses politik Thailand. PM Thailand Paetongtarn dicopot karena langgar etik, ini 2 calon penggantinya bukan hanya menjadi headline, tetapi juga mencerminkan siklus ketidakstabilan politik yang tidak kunjung usai.
Kepentingan wilayah dan hubungan diplomatik dengan negara tetangga, terutama Kamboja, turut mendorong kisruh ini dan menjadi poin penting dalam penyelidikan etik. Keterlibatan tokoh seperti Anutin atau Prayuth, yang memiliki pendekatan berbeda dalam ranah diplomasi maupun domestik, menambah kompleksitas proses penggantian kepemimpinan.
Sementara itu, publik dan pengamat terus memantau langkah parlemen, di tengah spekulasi bahwa perubahan ini dapat memicu pemilu dini jika kesepakatan terbentuk terlalu lama. PM Thailand Paetongtarn dicopot karena langgar etik, ini 2 calon penggantinya menjadi penanda penting pergeseran politik Thailand hari ini.
Untuk liputan mendalam tentang pemilu, reaksi publik, dan dinamika koalisi, kunjungi GELANGGANG NEWS di www.gelanggangnews.com.
