Jakarta, Gelanggang News – Pemerintah tengah merancang program pendidikan baru bernama Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Program ini akan menggunakan data dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam menentukan siapa yang berhak mengikuti pendidikan di sekolah tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa pemilihan siswa akan dilakukan berdasarkan data yang sudah tersedia. “Harus terdaftar dalam DTSEN terlebih dahulu, dari situ langsung dipilih siswanya,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Menurutnya, prioritas utama diberikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi sekolah, khususnya mereka yang termasuk dalam kategori Desil 1 atau miskin ekstrem. “Jika di wilayah tersebut tidak ada lagi yang masuk dalam Desil 1, maka baru bisa dialihkan ke Desil 2,” tambahnya.
Pemerintah menyiapkan dua metode untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yakni dengan merevitalisasi aset yang sudah ada atau membangun fasilitas baru.
Meski begitu, kurikulum untuk Sekolah Rakyat masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Kami masih mempertimbangkan apakah kurikulumnya akan mengadopsi standar nasional, internasional, atau mengikuti pola sekolah unggulan yang sudah ada,” kata Gus Ipul.
Selain kurikulum, format jenjang pendidikan juga masih dalam diskusi. Pemerintah sedang menentukan apakah Sekolah Rakyat akan berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Jika dalam bentuk SMK, lulusan diharapkan bisa langsung bekerja. Namun, jika berbentuk SMA, maka akan dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Bisa jadi nanti ada kombinasi antara keduanya,” jelas Gus Ipul.
Sekolah Rakyat akan didirikan di berbagai wilayah, termasuk di luar Pulau Jawa. Sejumlah lokasi sudah disiapkan, seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Medan. “Kami sudah memiliki beberapa lokasi yang siap digunakan karena sentra Kementerian Sosial memang tersebar di berbagai daerah,” ungkapnya.
Pemerintah menargetkan agar program ini dapat mulai berjalan pada tahun ajaran baru. Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kesiapan gedung dan fasilitas yang tersedia.
“Kami masih mendiskusikan apakah penerimaan siswa baru akan dilakukan serentak atau secara bertahap, tergantung dari kesiapan sarana dan prasarana,” katanya.
Sebelum memasuki kurikulum inti, para siswa Sekolah Rakyat juga akan mengikuti masa orientasi atau matrikulasi selama beberapa bulan.
“Dalam tahap awal ini, siswa akan mendapatkan pelatihan bahasa, seperti bahasa Inggris, Arab, atau Mandarin, sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, mereka bisa lebih siap menghadapi pembelajaran yang lebih lanjut,” pungkas Gus Ipul.
sumber: https://gelanggangnews.com/
