Parlemen Israel Serukan Pendudukan Tepi Barat secara Simbolis

Oleh: Redaksi | www.gelanggangnews.com

Parlemen Israel, Knesset, baru-baru ini menyetujui sebuah mosi simbolik yang menyerukan penerapan kedaulatan penuh atas wilayah Tepi Barat yang telah lama diduduki. Sebanyak 71 anggota legislatif mendukung usulan ini, sementara hanya 13 yang menolaknya dalam sidang yang digelar pada Rabu (23/7/2025).

Dilansir dari Al Jazeera dan Times of Israel, mosi ini, meski tidak mengikat secara hukum, menyerukan agar seluruh pemukiman Yahudi di wilayah yang disebut Israel sebagai Yudea, Samaria, dan Lembah Yordan—yang secara internasional dikenal sebagai Tepi Barat—diintegrasikan sepenuhnya ke dalam sistem hukum dan administrasi Israel.

Dalam teks resolusinya, disebutkan bahwa Tepi Barat adalah “bagian yang tidak terpisahkan dari Tanah Israel”, dengan klaim bahwa Israel memiliki “hak historis, hukum, dan alami” atas wilayah tersebut. Usulan ini diajukan oleh anggota dari partai Zionisme Religius, Likud, serta oposisi sayap kanan Yisrael Beiteinu.

Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat posisi politik kelompok sayap kanan dan membuka kembali wacana aneksasi resmi, meski masih bersifat simbolis. Sejak pendudukan Israel atas wilayah tersebut pada 1967, pembangunan permukiman Yahudi terus meluas, meski hal ini dianggap ilegal oleh hukum internasional.

Saat ini, lebih dari 3 juta warga Palestina hidup berdampingan secara tegang dengan lebih dari 500.000 pemukim Yahudi di wilayah tersebut. Wakil Presiden Otoritas Palestina, Hussein al-Sheikh, menyatakan bahwa mosi tersebut adalah “serangan langsung terhadap hak-hak rakyat Palestina” dan memperingatkan bahwa langkah ini dapat menghancurkan peluang terwujudnya solusi dua negara.

Kritik tajam juga datang dari masyarakat internasional yang khawatir bahwa tindakan ini hanya akan memperburuk ketegangan di kawasan dan mengancam perdamaian jangka panjang.

Mosi ini muncul di tengah ketegangan internal koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang saat ini menghadapi konflik internal terkait pembagian kekuasaan di parlemen dan gesekan dengan kelompok ultra-Ortodoks. Beberapa pihak menilai mosi ini sebagai strategi untuk menyatukan kembali koalisi yang mulai retak menjelang masa reses.

Sementara itu, kelompok oposisi berhaluan kiri serta partai-partai Arab dengan tegas menolak mosi tersebut. Beberapa partai moderat seperti Yesh Atid dan Biru Putih bahkan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara.

Perkembangan situasi ini terus dipantau oleh komunitas internasional dan menjadi perhatian besar bagi mereka yang mendukung perdamaian di Timur Tengah.