Sejumlah ahli hubungan internasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia memberikan kritik terhadap pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, mengenai alasan Indonesia bergabung dengan forum ekonomi BRICS yang dipimpin oleh Rusia dan China.
Pada pernyataan yang disampaikan dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Sugiono menjelaskan bahwa bergabung dengan BRICS merupakan bentuk nyata dari politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif. Namun, kritik muncul karena penjelasan tersebut dinilai kurang jelas dan lebih bersifat retoris.
Lina Alexandra, Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS, mengungkapkan bahwa penjelasan Menlu tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai interpretasi prinsip bebas aktif oleh pemerintah Indonesia. Menurutnya, apa yang disampaikan Menlu masih sebatas retorika tanpa substansi yang menggambarkan langkah konkret pemerintahan baru dalam menerapkan prinsip tersebut.
Lina menambahkan bahwa banyak pihak yang berpendapat Indonesia telah mulai mengabaikan prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar negerinya. Dalam pidatonya, Sugiono menekankan bahwa bergabungnya Indonesia dengan BRICS merupakan bagian dari penerapan politik bebas aktif, namun Lina mempertanyakan apakah penjelasan itu mengarah pada pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan atau prinsip tersebut.
Menurut Lina, prinsip bebas aktif seharusnya bukan hanya sekadar tujuan, melainkan panduan dalam menyusun arah kebijakan luar negeri. Prinsip ini harus dipahami sebagai kemampuan Indonesia untuk membuat pilihan dan keputusan secara bebas, tanpa terpengaruh atau ditekan oleh kekuatan internasional lainnya. Namun, untuk dapat melakukannya dengan baik, Indonesia perlu memiliki kemampuan analisis yang tajam terkait kepentingannya di tingkat global dan regional.
Lina juga menekankan pentingnya Indonesia untuk tidak hanya bergabung dengan organisasi internasional, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam setiap agenda yang dibahas, serta berperan dalam merumuskan kebijakan dalam forum tersebut. Dalam hal ini, ia mengungkapkan keraguannya terhadap alasan yang jelas mengapa Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan BRICS.
Senada dengan Lina, Andrew Mantong, peneliti CSIS, mengingatkan bahwa prinsip bebas aktif tidak dapat dijadikan tujuan mutlak dalam kebijakan luar negeri. Ia menilai bahwa konsep bebas dan aktif bersifat relatif, dan oleh karena itu, penjelasan mengenai alasan dan manfaat Indonesia bergabung dengan BRICS harus lebih konkret.
Andrew juga mencatat tantangan yang mungkin dihadapi Indonesia, terutama terkait dengan kebijakan Amerika Serikat yang dapat memberlakukan tarif impor tinggi terhadap negara-negara anggota BRICS, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat keputusan strategis mengenai keanggotaan di forum tersebut.
Seperti diketahui, Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS minggu lalu, dan langkah ini telah memicu perdebatan di kalangan pengamat. Beberapa pihak menganggap bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan ekonomi Indonesia, serta mempererat hubungan dengan China. Namun, ada juga yang khawatir bahwa bergabungnya Indonesia dengan BRICS justru akan memperburuk ketegangan geopolitik dan memicu polarisasi antara kekuatan global.
BRICS sendiri merupakan forum yang dipimpin oleh Rusia dan China, dua negara yang memiliki hubungan tegang dengan Amerika Serikat. Ketegangan ini semakin meningkat setelah Rusia menginvasi Ukraina dan Amerika Serikat berselisih dengan China terkait isu Laut China Selatan dan Taiwan.
Sumber: www.gelanggangnews.com
