Ketegangan politik di Israel semakin meningkat setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terlibat perselisihan terbuka dengan Kepala Dinas Keamanan Dalam Negeri (Shin Bet), Ronen Bar. Konflik ini dipicu oleh rencana reformasi badan keamanan yang dinilai sebagai buntut dari kegagalan Shin Bet dalam mencegah serangan milisi Hamas pada 7 Oktober 2023.
Pada Jumat (15/3), Netanyahu menuding Bar melakukan “pemerasan” dan “ancaman” terkait reformasi yang diusulkan. Pernyataan keras ini muncul sehari setelah mantan Kepala Shin Bet, Nadav Argaman, membuat pernyataan kontroversial dalam wawancara dengan Channel 12. Dalam wawancara tersebut, Argaman menyebut dirinya menyimpan banyak informasi penting terkait Netanyahu dan memperingatkan bahwa jika sang perdana menteri melanggar hukum, ia tak segan untuk mengungkap semuanya demi menjaga integritas lembaga keamanan.
Pernyataan Argaman pun memicu reaksi keras dari Netanyahu. Melalui platform media sosial X, Netanyahu menuduh Argaman melakukan “pemerasan langsung” terhadapnya. Ia bahkan menyebut ancaman tersebut sebagai “tindakan kriminal ala Mafia.” Selain itu, Netanyahu juga menuding Ronen Bar terlibat dalam “kampanye ancaman dan kebocoran ke media” untuk menghalangi langkahnya dalam merombak Shin Bet.
Sementara itu, dalam langkah yang jarang terjadi, Shin Bet mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam tuduhan Netanyahu. Lembaga tersebut menegaskan bahwa tuduhan terhadap Ronen Bar tidak berdasar, serta menekankan bahwa sang kepala badan keamanan sepenuhnya fokus pada tugasnya, termasuk menjaga keamanan nasional dan membebaskan sandera yang masih berada di Gaza.
Bar, yang telah memimpin Shin Bet sejak 2021, memang memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Netanyahu. Ketegangan di antara keduanya semakin meningkat setelah Shin Bet merilis laporan internal mengenai kegagalan mencegah serangan Hamas. Laporan tersebut menyoroti bagaimana kebijakan “ketenangan” selama ini justru memungkinkan Hamas memperkuat kemampuan militernya secara signifikan.
Setelah laporan itu dirilis pada 4 Maret, Netanyahu dikabarkan mendesak Bar untuk mengundurkan diri, meskipun masa jabatannya baru berakhir pada Oktober 2026. Namun, media Israel melaporkan bahwa Bar menolak untuk mundur. Jika Netanyahu tetap bersikeras, ia harus memecat Bar secara langsung—sebuah langkah yang dapat memicu ketidakstabilan lebih lanjut di tengah perang yang masih berkecamuk di Jalur Gaza.
Dengan negosiasi gencatan senjata di Qatar yang masih berlangsung, perpecahan di dalam pemerintahan dan lembaga keamanan Israel semakin menambah ketidakpastian politik dan militer di kawasan. Apakah Netanyahu akan mengambil langkah drastis untuk menyingkirkan Bar? Ataukah krisis ini justru akan semakin memperlemah posisinya di tengah gejolak konflik yang terus berlanjut?
sumber: https://gelanggangnews.com/